Waspada
Waspada » Polda Aceh Tuntaskan Korupsi Dana Siluman Rp9,6 M Diapresiasi
Aceh

Polda Aceh Tuntaskan Korupsi Dana Siluman Rp9,6 M Diapresiasi

Syafrial Ketua LSM Sidoem Mirah. Waspada/Ist
Syafrial Ketua LSM Sidoem Mirah. Waspada/Ist

SIMEULUE (Waspada): Sejumlah LSM anti korupsi juga masyarakat Simeulue di dalam maupun luar mengapresiasi langkah Polda Aceh menuntaskan dugaan korupsi dana siluman, anggaran rutin perbaikan, perehaban jalan dan jembatan di Dinas PUPR Simeulue tahun 2017 dan 2018, kurang lebih Rp9,6 miliar.

Apresiasi dan dukungan itu, Kamis (12/3) dari LSM Sidoem Mirah disampaikan Ketuanya Syafrial  kepada Waspada bahwa dengan telah dikirimkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Polda Aceh ke Kejati sebagaimana disampaikan oleh pihak Kejati Aceh dan dilansir media massa bulan lalu itu adalah sebuah langkah maju.

“Tentu ini perlu kita apresiasi dan berikan dukungan moral secara full kepada Kapolda istimewa pada Ditkrimsus, karena dikabarkan telah turun ke Simeulue beberapa kali menindaklanjuti kasus tersebut, itu berarti serius,” jelasnya.

Katanya mengungkap kasus korupsi dana siluman di Simeulue sangatlah berat karena dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

Jumlahnya besar dan melibatkan banyak orang bahkan diduga melibatkan pejabat nomor satu di Simeulue, sehingga mengusutnya menguras energi besar.

LSM Sidoem Mirah sangat yakin bila semua elemen memberikan apresiasi dan dukungan kepada Polda Aceh, khususnya Ditkrimsus maka kasus itu akan berjalan cepat.

Mendukung & Menagih

Ketua Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) Aceh, Rivi Hamdani alias Ucok Rotan yang dikonfirmasi Waspada Kamis (12/3) mengatakan pihaknya juga mengapresiasi dan memberikan dukungan full pada Polda Aceh untuk mengusut tuntas kasus korupsi dana siluman di Simeulue.

Katanya, LPK sebagai salah satu yang melaporkan kasus itu ke Mabes Polri, Kejagung, KPK dan tembusan kepada Ke-Menkum HAM, Kementerian Pertahanan dan juga kepada Presiden Jokowi sangat berharap dan menagih penuntasan kasus itu secara cepat. Karena kasus itu mencuat hampir satu tahun.

Diakuinya memang Bareskrim Polri/Direktorat Tindak Korupsi telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengaduan (SP2HP) nomor: SP2HP/ 1.2/I/2020/Tipiditkor kepada dia/LPK bahwa menyatakan telah ditindaklanjuti dan meneruskan surat itu ke Polda Aceh Up. Dirreskrimsus tertanggal 20 Januari 2020.

Maka pihaknya sangat berharap Polda Aceh/Ditreskrimsus segera menetapkan tersangka tanpa kecuali pada oknum Bupati Simeulue yang diduga turut terlibat. Bahkan dana sebesar Rp3,5 miliar diduga masuk ke rekeningnya.

Harapan dan dukungan untuk penuntasan kasus korupsi dana siluman di Simeulue juga disampaikan elemen dan sejumlah tokoh masyarakat Simeulue dalam dan luar daerah termasuk oleh Wakil Bupati Simeulue, Afridawati.

Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Bupati Simeulue Afridawati di sebuah acara resmi beberapa waktu lalu dan dimuat media massa bahwa di Simeulue saat ini banyak penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan dan itu perlu atensi dan tindakan nyata dari semua pihak. Demikian intisari penyampaiannya waktu itu.

Tanggungjawab PUPR

Menyangkut penanganan kasus korupsi dana siluman, dana rutin pembuatan dan perehaban jalan serta Jembatan di Dinas PUPR Simeulue dalam jumpa pers dengan sejumlah media beberapa waktu lalu katanya itu adalah tanggung jawab Dinas PUPR Simeulue.

Berikut salah satu link yang memuat tanggapan Bupati Simeulue Erli Hasim soal penanganan kasus itu, https://www.harianaceh.co.id/2020/02/19/soal-dana-siluman-erli-hasyim-sebut-yang-bertanggung-jawab-dinas-pu/amp/. ( crm)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2