Waspada
Waspada » PN Minta Semua Pihak Tidak Mengganggu Proses Mediasi Kasus Pasar Geudong
Aceh

PN Minta Semua Pihak Tidak Mengganggu Proses Mediasi Kasus Pasar Geudong

Suasana sidang mediasi antara pedagang Pasar Geudong dan bupati, Senin (13/1). Waspada/Zainal Abidin
Suasana sidang mediasi antara pedagang Pasar Geudong dan bupati, Senin (13/1). Waspada/Zainal Abidin

Mediator PN Lhoksukon Maimunsyah, SH, MH kepada Waspada menegaskan, mediasi gugatan para pedagang Pasar Geudong akan dilanjutkan, sehingga semua pihak harus bisa menahan diri selama proses mediasi berlangsung. “Mediasi sedang berlangsung, masing-masing harus bisa menahan diri, supaya proses mediasi ini tidak terganggu oleh hal-hal yang lain,” tegas Maimunsyah usai berlangsungnya sidang perdamaian antara para pedagang Pasar Geudong (penggugat) dengan Bupati Aceh Utara (tergugat) kemarin.

Dalam sidang mediasi tahap ke-3 tersebut, Bupati Aceh Utara melalui Bagian Hukum Pemkab setuju upaya pedamaian dilanjutkan. “Karena memang ada iktikad baik dari para pihak untuk melanjutkan proses mediasi ini, mediator akan meminta perpanjangan waktu mediasi 30 hari ke depan,” jelas Maimunsyah kembali. Dalam pertemuan selanjutnya, tergugat  akan menyampaikan draf perdamaian, sehingga semua pihak tidak dirugikan dalam kasus Pasar Geudong.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah 45 warga pemilik kios di Pasar Inpres Geudong. Kecamatan Samudera, Aceh Utara menggugat Perusahaan Daerah (PD) Bina Usaha dan Bupati Aceh Utara. Pasalnya, perusahaan milik Pemkab Aceh Utara meminta mereka mengosongkan kios-kios yang telah dibeli secara sah.

Bahkan, ketika PD Bina Usaha berusaha menggusur mereka, para pemilik kios yang didukung para mahasiswa melawan dengan menghadang petugas Satpol PP. Seratusan warga bersama mahasiswa menghadang petugas yang menggusur pedagang kios-kios Pasar Inpres Geudong, Kecamatan Samudera, Aceh Utara,Selasa (7/6). Mereka juga menghentikan operator alat berat yang mulai meruntuhkan pagar di depan pasar.

Gugatan pedagang dilakukan karena mereka menilai PD Bina Usaha tidak menyerahkan sertifikat HGB kios-kios yang telah dibeli pedagang. Anwar MD, SH, kuasa hukum pemilik kios dalam gugatannya menegaskan, sesuai dengan klausula yang termuat di dalam surat perjanjian pembelian (kios), adanya kewajiban tergugat untuk memberikan tanda bukti hak dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kepada 45 penggugat. Namun pada kenyataannya, sampai pada rencana relokasi dengan perintah pengosongan, tergugat belum melaksanakan kewajiban hukumnya.(b15)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2