Waspada
Waspada » Plt. Kadis Koperasi Agara Pantau Penerimaan Berkas Pemohon Dana UMKM 
Aceh

Plt. Kadis Koperasi Agara Pantau Penerimaan Berkas Pemohon Dana UMKM 

 

KUTACANE (Waspada): Plt. Kadis Koperasi dan UKM, Aceh Tenggara (Agara), Zulpan Hari Jadi memantau pelaksanaan penerimaan berkas pemohon dana BLT usaha kecil Mikro dan Menengah Tahun 2021 di setiap Kecamatan di “Bumi Sepakat Segenep”.

Dalam rangka memantau tersebut, Plt.Kadis Koperasi dan UKM, Zulpan Hari Jadi kembali mengingatkan kepada masyarakat sebagai pemohonan dana BLT  Usaha Kecil Mikro dan Menengah agar jangan percaya terhadap calo yang mengaku mampu mengurus bantuan Presiden tersebut.

Demikian Plt. Kadis Koperasi dan UKM, Zulpan Hari Jadi kepada Waspada di Kutacane Kamis (8/4).

“Sejak awal kita telah mengingatkan, agar masyarakat jangan percaya jika ada calo yang mampu mengurus pemohon akan mendapat bantuan dana BLT UMKM 2021, sepanjang memenuhi persyaratan, silahkan permohonan disampaikan pada petugas di Dinas Koperasi dan UKM Agara, atau kecamatan masing-masing karena memang begitu jalur yang benar,” ujar Zulpan.

Kendati pendaftaran permohonan dana BLT UMKM 2021 telah dibuka, Selasa (6/4), namun Zulpan yang juga Kabag Keprotokolan Sekdakab Agara tersebut, mengaku telah banyak menerima informasi  jika beberapa minggu sebelum pendaftaran permohonan dana UMKM dibuka, banyak calo gentayangan mengatasnamakan Dinas Koperasi UKM, padahal praktek percaloan telah diwanti-wanti diantisipasi pihak Dinas Koperasi Agara.

Program bantuan langsung tunai dana UMKM 2021 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dari Rp.2,4 juta menjadi Rp.1,2 juta.

“Paling tidak jika ada yang mengetahui Calo yang bergentanyangan mengatasnamakan Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tenggara, untuk pengurusan dana bantuan dengan janji bisa meloloskan bantuan dan mengambil uang sebagai jasa dari pemohon, tolong disampaikan pada pihak Dinas Koperasi agar ditelusuri,” sebut Zulpan.

Agar program Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM berjalan sesuai harapan, di samping KTP dan KK, pemohon wajib melampirkan surat keterangan dari Pengulu Kute yang bersangkutan, terkait usulan usaha yang dana bantuannya diajukan pada pihak Dinas Koperasi dan UKM.

Di akhir keterangannya, Zulfan menyampaikan, untuk pemerataan bagi pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah, sebaiknya bantuan yang diajukan tersebut, diutamakan bagi mereka yang belum pernah mendapat bantuan dana UMKM, bagi yang sudah menerima bantuan tersebut di tahun 2020 lalu, sebaiknya bersabar dan menahan diri. (cseh)

 

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2