Waspada
Waspada » Plt Gubernur Harap Presiden Terus Dukung Aceh
Aceh Headlines

Plt Gubernur Harap Presiden Terus Dukung Aceh

Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, MT menyampaikan arahannya, Sabtu (22/2) di sekolah Sukma Bangsa Bireuen. Waspada/Abdul Mukthi Hasan/B
Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, MT menyampaikan arahannya, Sabtu (22/2) di sekolah Sukma Bangsa Bireuen. Waspada/Abdul Mukthi Hasan/B

BIREUEN (Waspada): Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo diharapkan agar dapat terus memberikan dukungan kepada Aceh, melalui berbagai kebijakan, seperti Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh tidak dibatasi sampai 2027 saja, tetapi dapat menjadi kebijakan permanen.

Harapan itu diantaranya disampaikan oleh Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, MT, saat sambutan selamat datang, kepada Presiden dan menteri, tokoh nasional dan tamu, undangan Kenduri Kebangsaan digelar yayasan Sukma Bangsa dan Forum Bersama anggota DPR-RI dan DPD-RI asal Aceh, Sabtu (22/2) di Sekolah Sukma Bangsa.

“Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden dan rombongan, sungguh ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat Aceh, seluruh tokoh nasional hadir dalam kenduri ini. Ini momentum untuk menunjukkan betapa kuat semangat kami untuk menjadikan Aceh lebih maju.

Kami berharap dibawah kepemimpinan Bapak Jokowi berkenan agar dapat terus memberikan sumbangsih sehingga semangat kami membangun Aceh menjadi lebih menguat,” ujar Plt Gubernur Aceh.

Selain itu juga memohon kepada Presiden memberi dukungan melalui kebijakan  antara lain. Mempercepat pemenuhan implementasi MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, termasuk diantaranya percepatan pelimpahan 14 kewenangan di bidang pertanahan.

“Kami berharap agar kebijakan Dana Otsus yang berlaku untuk Aceh tidak dibatasi sampai tahun 2027 saja, melainkan bisa menjadi kebijakan permanen.  Selama 11 tahun sudah kebijakan Dana Otsus berlaku di Aceh,  setidaknya 8,18 persen kemiskinan di Aceh bisa diturunkan berkat dana itu,” ungkapnya.

Juga, mendukung langkah pembenahan infrastruktur di Aceh termasuk percepatan pembangunan missing link jalan nasional lintas Tengah Jantho-Aceh Besar-Keumala Pidie 38,9 Km, Geumpang Pidie-Pameu Aceh Tengah 58,9 Km, demi percepatan distribusi barang dan manusia.

Kami juga memohon agar pembangunan Kereta Api di Aceh dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional. Mendukung percepatan realisasi investasi Uni Emirat Arab di Aceh. Mendorong lebih banyak lagi program pembangunan nasional di Aceh, khusus di bidang peternakan, pertanian, pembangunan ekonomi lainnya.

Selanjutnya, dapat mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Kawasan Industri Aceh Ladong, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Mendukung percepatan aksesibilitas Aceh dengan dunia internasional, termasuk dengan India sebagaimana yang telah disepakati Bapak presiden bersama Perdana Menteri India.

Terkait point terakhir, jelas Plt Gubernur Aceh, dari hasil kunjungan ke India 16 s/d 20 Februari 2020, telah dihasilkan komitmen yaitu. Di bidang perdagangan, kedua negara telah mengidentifikasi daftar potensi ekspor (material konstruksi, dan komoditi kelapa).

Kedua Pengusaha Aceh-Andaman akan membahas kebutuhan teknis masing-masing pihak dalam waktu 3 bulan. Bidang konektivitas, kedua pihak berkomitmen mendorong direct flight antara Port Blair dan Banda Aceh.  “Pemerintah India telah sampaikan tender untuk membuka jalur penerbangan. Kami harapkan dukungan dari Bapak,” ujarnya.

Presiden RI mendorong maskapai penerbangan berpartisipasi dalam tender itu. Lanjutnya, di bidang konektivitas Laut, hasil pre-feasibility study pengembangan pelabuhan Sabang akan disampaikan Maret 2020.

Di bidang Pariwisata, akan diadakan Joint Promotion bersama dalam destinasi Pariwisata dan tour operator Pariwisata dan Pertukaran Budaya pada Juni/Juli atau November 2020.

Sedangkan di bidang pendidikan tinggi, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh telah menandatangani Letter of Intent dengan Universitas Madras dalam bidang Pendidikan dan Teknologi.

Kata Nova Iriansyah, tindak lanjut hasil kunjungan ini akan diadakan pertemuan kedua Joint Task Force Aceh Andaman Nicobar, bulan Juni 2020. “Dalam kaitan ini kami memerlukan arahan Bapak Presiden untuk Amendement air service agreement antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah India.

Tentang pelabuhan udara International Iskandar Muda sebagai pelabuhan terbuka untuk penerbangan Port Blair-Banda Aceh, juga diperlukan regulasi khusus Menteri Perdagangan untuk kerjasama Aceh-Andaman Nicobar untuk ekspor material nfrastuktur dari Aceh ke Andaman Nicobar,” papar Plt Gubernur. (cb02/B).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2