Waspada
Waspada » Plt Gubernur Aceh Bahas Dana Bagi Hasil Sawit Di Riau
Aceh

Plt Gubernur Aceh Bahas Dana Bagi Hasil Sawit Di Riau

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah hadir pada Rakor Pembahasan Usulan Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit bagi Provinsi Penghasil Kelapa Sawit di Pekanbaru, Riau, Sabtu (11/1). Waspada/Ist
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah hadir pada Rakor Pembahasan Usulan Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit bagi Provinsi Penghasil Kelapa Sawit di Pekanbaru, Riau, Sabtu (11/1). Waspada/Ist

BANDA ACEH  (Waspada): Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Usulan Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit bagi Provinsi Penghasil Kelapa Sawit di Hotel Grand Central, Pekanbaru, Riau, Sabtu (11/1).

Kehadiran Nova atas undangan Gubernur Riau Syamsuar. Selain dari Aceh, rapat itu juga dihadiri kepala daerah dari provinsi-provinsi penghasil sawit lainnya di seluruh Indonesia.

Pertemuan diharapkan menyatukan persepsi para gubernur dari provinsi-provinsi penghasil sawit untuk meminta pembagian hasil yang lebih besar ke pemerintah pusat.

“Saya pikir yang terpenting adalah bagaimana kita menyusun narasi secara rinciter kait penerimaan dana bagi hasil bagi provinsi/daerah penghasil kepala sawit, agar penerimaan ini adil dan berkesinambungan,yang kemudian nantinya hasil rumusan ini dibawa kepada Presiden Joko Widodo,” jelas Nova Iriansyah.

Ia juga menyarankan agar kegiatan itu mengikutsertakan pihak-pihak yang serius memperjuangkan ketidak seimbangan pembagian keuangan dari pusat ke daerah, seperti NGO, LSM, hingga Perguruan Tinggi untuk memperjuangkan DBH bagi Provinsi Penghasil Kelapa Sawit.

“Selanjutnya kita membuat rumusan bersama dengan sejumlah anggota DPR RI/DPD RI secara singkat dan substansial. Kemudian meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden guna memaparkan rumusan yang telah disepakati,” jelasnya.

Gubernur Riau Syamsuar sebagai tuan rumah pada pertemuan yang ke empat kalinya itu, berharap dalam Rakor kali ini dapat dirumuskan dan disepakati usulan persentase pembagian DBH Sawit antara pemerintah pusat dengan provinsi penghasil sawit.

Namun Syamsuar maupun gubernur yang hadir, memberikan isyarat usulan pembagian DBH sawit daerah dan pusat itu berkisar antara 30:70 atau 35:65. “Ya bisa 30:70 atau lainnya,” ujar Syamsuar.

Syamsuar juga menjelaskan beberapa aspek teknis yang menjadi dasar munculnya usulan pembagian DBH Sawit ke Pemerintah Pusat.  “(Selama ini) daerah menerima dampak dari pengelolaan perkebunan sawit seperti kerusakan infrastruktur jalan akibat pengangkutan CPO.

Tingginya potensi erosi sertajuga resiko pencemaran udara, tanah dan air akibat ancaman karhutla, limbah padat B3 serta limbah cair,” katanya.Disisi lain, perkebunan menghasilkan pemasukan bagi Negara berupa Bea Keluar (BK) dan pungutan eskpor (PE) yang sangat besar.

“Namun belum ada bagian untuk daerah penghasil (sawit),”ujar Syamsuar menambahkan, dalam UU No. 33.2004 yang ada baru DBH Pajak dan Migas, sementara DBH sawit belum masuk.

Tampak hadir, Gubernur Sumatera Utara, Sumsel dan Kaltim.Dari Bangka Belitung, Kalbar dan Kalteng hadir Wakil Gubernur. Sementara provinsi lainnya diwakili Sekdaprov, Asisten II dan Kepala Dinas atau Badan, yakni Lampung, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Jambi, Kalsel, Sulsel, Gorontalo, Sultra dan Papua Barat. (b01)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2