KUTACANE (Waspada): Penjabat Bupati Aceh Tenggara, Drs. Syakir, M.Si memaparkan laporan capaian kinerja triwulan IV di hadapan Tim Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati/Wali Kota Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta pada Rabu (13/9). Berbagai pencapaian kinerja selama 11 bulan menjadi penjabat bupati diuraikan.
Tim Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati/Walikota Itjen Kemendagri terdiri atas Inspektur I Itjen Brigjen Pol R Rustam Mansur, Drs. Kusna Heriman, MH, Inspektur IV Itjen Drs. Arsan Latif, M.Si, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Itjen, Drs. Azwan, M.Si, PPUD Ahli Utama Itjen Bachtiar Sinaga, SE, MM, CRGP, CGCAE, PPUD Ahli Utama Itjen Muhammad Dimiyati, S.Sos, M.TP, Tenaga Ahli Perencanaan Pengawasan Itjen, Dr. Nizwar Affandi, dan hadir secara daring Inspektur Wilayah II Itjen Dr. Ucok Abdurauf Damenta, S.Sos, Mag.rer.publ.
Mendampingi Penjabat Bupati Aceh Tenggara dalam penyampaian Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Plt. Sekda, Yusrizal ST, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesra, Drs. Muhammad Riduan, Inspektur Kabupaten, Abd Kariman, S.Pd, MM, CGCAE, serta beberapa Kepala OPD terkait, kata Kadis Kominfo Zul Fahmy kepada Waspada, Kamis (14/9).
Dikatakan, dalam Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Penjabat Bupati Aceh Tenggara, Drs. Syakir, M.Si memaparkan beberapa pencapaian kinerja selama menjabat terhitung sejak dilantik 11 Oktober 2022 hingga awal September 2023. Di antaranya capaian pada pemerintahan di bidang Pendidikan, Rapor Pendidikan SD dan SMP Aceh Tenggara berhasil menduduki peringkat sepuluh dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Penurunan Prevalensi Stunting pada akhir Agustus 2023 menjadi 9,7 persen dari sebelumnya 11,02 persen di akhir Agustus 2022. Juga Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem dari 4,22 persen di tahun 2022 menjadi 1,98 persen pada tahun 2023.
“Sebagai penjabat bupati, setiap triwulan diwajibkan untuk memaparkan pencapaian kinerja. Sehingga setiap pencapaian pada aspek pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dipaparkan dan akan didalami pencapaian outcome-nya oleh Tim Evaluator Itjen,” jelas Syakir.
Lanjut Syakir, dari sisi pencegahan korupsi, persentase Monitoring Centre Preventive (MCP) Aceh Tenggara hingga 12 September 2023 mencapai 57 persen atau berada di peringkat tujuh dari periode yang sama tahun 2022 hanya mencapai 29,9 persen atau berada pada peringkat 23 dari seluruh kabupaten/kota di Aceh.
Sementara dari sisi infrastruktur, selama Syakir menjabat sebagai Penjabat Bupati Aceh Tenggara, terjadi peningkatan jalan berstatus mantap sepanjang 16 kilometer yang merupakan akumulasi jumlah jalan dalam kondisi baik dan sedang. Sehingga jalan dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat telah berhasil dikurangi.
Sedangkan untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang direalisasikan pada tahun 2023 mencapai 17 kilometer.
Pada pelaksanaan evaluasi, Tim Evaluator Itjen menanyakan berbagai pencapaian kinerja Penjabat Bupati Aceh Tenggara, Drs. Syakir, M.Si. Di antaranya terkait mandatory spending bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengawasan, kemudahan dan realisasi investasi, pelayanan publik, proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serapan anggaran dan manfaatnya bagi masyarakat, hingga persoalan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan kesiapan anggaran daerah bagi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 mendatang.
Perjalanan Dinas Lobi Anggaran,
Selain mengikuti Evaluasi Capaian Kinerja Penjabat Bupati/Walikota Triwulan IV, Syakir juga melakukan kunjungan ke sejumlah kementerian dan lembaga negara. Khususnya untuk melakukan koordinasi dan konsultasi pengembangan program serta peluang memperoleh dukungan anggaran APBN bagi pembangunan di Kabupaten Aceh Tenggara.
“Dalam setiap kunjungan ke luar daerah, baik ke ibukota Aceh maupun ke pemerintah pusat, kami selalu menyempatkan diri untuk bertemu dengan para pengambil kebijakan di tingkat nasional dan provinsi,” ungkap Syakir.
Kunjungan-kunjungan ke sejumlah kementerian, lembaga negara, maupun Pemerintah Aceh, lanjut Syakir, menjadi salah satu langkah yang ditempuh dalam menghadapi kebuntuan ketersediaan anggaran daerah. Kunjungan pun sering dilakukan bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait berbekal data dan informasi pendukung pelaksanaan program dan kegiatan di daerah. Seperti halnya dalam perjalanan dinas ke Jakarta pekan ini, Syakir melakukan kunjungan ke Kementerian Kominfo RI, Kementerian PUPR, dan Kementerian Dalam Negeri. (cseh)
