KUTACANE (Waspada): Pj Bupati Drs Syakir, M. Si didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Mohd Asbi ST, Kadis PUPR, Sadli ST, Kalaksa BPBD Nazmi Desky SKM, M. AP melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA Kementerian PUPR RI, Rabu (13/9).
Dalam kunker itu, Pj Bupati Aceh Tenggara mengusulkan kegiatan pengendalian banjir di Aceh Tenggara, kata Kadis Kominfo Zul Fahmy S. Sos kepada Waspada Kamis (14/9). “Dikatakan, kedatangan Pj Bupati beserta rombongan diterima langsung oleh Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Ir. Birendrajana, MT.
Dalam kesempatan itu, Pj Bupati menyampaikan, upaya penanggulangan banjir yang telah dilakukan Pemkab Aceh Tenggara melalui APBK Tahun 2023. Dalam bentuk Pembangunan tembok penahan tebing dan normalisasi pada Daerah Aliran Sungai Ordo 1 dan 2. Namun anggaran yang tersedia belum cukup untuk dapat memenuhi seluruh biaya yang dibutuhkan.
“Sebagaimana surat usulan yang telah disampaikan pada Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA Kementerian PUPR, upaya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana masih terkendala anggaran,”ujar Syakir.
Untuk itu, lanjut Syakir, setidaknya dibutuhkan suntikan anggaran sebesar Rp 140 miliar lagi untuk pelaksanaan Kegiatan pengendalian banjir di Kabupaten Aceh Tenggara. Infrastruktur dan sarana prasarana dimaksud diharapkan dapat mengurangi dampak banjir seperti yang terjadi medio pertengahan hingga akhir Agustus 2023 lalu. Di mana wilayah yang terdampak banjir mencapai 94.324 kilometer per segi. Mencakup 86 desa di sembilan kecamatan.
Kepada Syakir dan rombongan, Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Ir. Birendrajana, MT menyebutkan akan menerjunkan tim untuk melakukan survei dan merencanakan struktur bangunan sungai. Perencanaan ini akan dimasukkan dalam Rencana APBN Tahun 2024. Sesuai karakteristik untuk penanggulangan bencana dan kerusakan yang ditimbulkan.
“Kementerian PUPR segera akan mensurvei dan menyusun Rencana struktur bangunan sungai. Agar dapat dimasukkan dalam Rencana APBN Tahun 2024,” pungkas Birendrajana dalam pertemuan tersebut.
Usulan kegiatan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menjadi bagian dari rangkaian upaya mitigasi bencana. Mengingat karakteristik bencana terbesar di Aceh Tenggara adalah banjir dan banjir bandang.(cseh)
