Waspada
Waspada » Pilkades Ujung Sialit, Bupati Diminta Batalkan SK Pengangkatan Keuchik
Aceh

Pilkades Ujung Sialit, Bupati Diminta Batalkan SK Pengangkatan Keuchik

 

SINGKIL (Waspada): Bupati Aceh Singkil diminta segera melaksanakan hasil putusan PTTUN yang meminta untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Kepala Desa (Kades) atau Keuchik Ujung Sialit.
Keputusan tersebut menyusul adanya gugatan terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) atau pemilihan Keuchik (Pilcik) 2019 lalu.

Ada beberapa poin gugatan yang dilayangkan kepada Bupati Aceh Singkil terkait pelaksanaan Pilkades 2019. Diantaranya tidak lengkapnya syarat pemilih yang ikut dalam pemilihan tersebut.
Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (Yara) Aceh Singkil Kaya Alim didampingi Sekretaris Bunyamin Manik selaku kuasa hukum penggugat Asriaman Zega kepada wartawan di Lapangan Mariam Sipoli Rimo, Kamis (8/4) mengatakan, gugatan kliennya Asriaman Zega telah dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh pada 26 Agustus 2020, Putusan dalam Perkara Nomor: 17/G/2020/PTUN.BNA.

Sebelumnya penggugat melayangkan guagatannya ke PTUN Banda Aceh. Lantaran ada 10 orang pemilih dinyatakan tidak sah sebagai pemilih, dan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena penduduk luar daerah yang belum menetap selama 6 bulan,” ucapnya
Atas hasil PTUN tersbut, selanjutnya Bupati Aceh Singkil selaku tergugat juga telah melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan.

Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan yang memeriksa Perkara tersebut dalam Perkara nomor; 222/B/2020/PT.TUN MDN. telah Memberikan putusan Tertanggal 10 Desember 2020.
Dalam amar putusannya, pertama menerima permohonan banding dari tergugat/pembanding.
Kemudian mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 339 tahun 2019, Tanggal 17 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik dalam Kabupaten Aceh Singkil khusus lampiran Nomor urut 2, Keuchik yang terpilih yang diangkat di Kampung Ujung Sialit, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil atas nama Meidisin Zai.

Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 339 tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik dalam Kabupaten Aceh Singkil.

Ketiga, menghukum tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan senilai Rp250.000.

“Hari ini kami akan menyerahan surat ke Bupati melalui Kabag Pemerintahan, agar melaksanakan hasil keputusan PTUN tersebut. Sebab putusan PTUN adalah inkrah. Apa yang diputuskan Ketua Pengadilan setara dengan peraturan perundang-undangan,” ucap Alim saat didampingi Ketua Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) Aceh Singkil Bualasokhiwaruwu.
“Bupati harus mematuhi keputusan pengadilan tersebut. Akan tetapi Bupati Aceh Singkil tidak melaksanakan, tidak mematuhi putusan pengadilan tersebut walau sudah diberitahukan secara patut melalui Kabag Hukum.
Tindakan Bupati Aceh Singkil tidak melaksanakan, tidak mematuhi putusan pengadilan.

“Hasil keputusan PTUN tersebut sudah disampaikan kepada masing-masing, yakni penggugat dan tergugat, 22 januari 2021. Namun sudah 3 bulan lebih Bupati belum juga melaksanakan pembatalan SK pengangkatan keuchik tersebut,” tegas Alim. (b25)

Ketua Yara Aceh Singkil-Subulussalam Kaya Alim menyerahkan surat untuk Bupati Aceh Singkil melalui Staf Bagian Pemerintahan Sekdakab untuk segera melaksanakan hasil PTTUN, Kamis (8/4). Waspada/Arief H

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2