Pilkada Aceh Harus Merujuk UUPA

Pilkada Aceh Harus Merujuk UUPA

  • Bagikan
Wakil Wali Kota Langsa, Dr H Marzuki Hamid MM, saat memberikan tanggapan pada RDPU yang digelar BPKD di Aula Cakra Donya Langsa, Selasa (9/3). Pilkada Aceh Harus Merujuk UUPA. Waspada/Dede 
Wakil Wali Kota Langsa, Dr H Marzuki Hamid MM, saat memberikan tanggapan pada RDPU yang digelar BPKD di Aula Cakra Donya Langsa, Selasa (9/3). Pilkada Aceh Harus Merujuk UUPA. Waspada/Dede 

LANGSA (Waspada): Sejatinya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh merujuk Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) sebagai dasar hukum yang bersifat Lex Specialist.

Demikian disampaikan oleh Wakil Wali Kota Langsa, Dr H Marzuki Hamid MM, saat memberikan pandangan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar BPKD di Aula Cakra Donya Langsa, Selasa (9/3).

“RDPU terhadap rancangan perubahan atas Qanun Aceh No 12 Tahun 2016 tentang pemiliihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, harus mengacu UUPA,” ucapnya.

Di samping itu juga Pilkada merupakan salah satu agenda penguatan demokrasi di Indonesia. Perlu kita pahami bersama Pilkada Aceh sejatinya merujuk Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) sebagai dasar hukum yang bersifat Lex Specialist.

“Melalui kesempatan yang bahagia ini, mengingat pentingnya arti dari rancangan perubahan atas Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 ini, maka kami atas nama Pemko Langsa mengharapkan kepada Komisi I DPR Aceh dalam pembahasan perubahan qanun ini tetap merujuk UU Pemerintah Aceh No 11 Tahun 2008,” pinta Marzuki.

Tampak hadir Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR Aceh, Asisten I Sekda Aceh, Kabiro Tapem, Kabiro Hukum dan Kaban Kesbangpol, Bupati/Wali Kota se-Aceh, Ketua DPRK se-Aceh, Pimpinan Komisi A DPRK se-Aceh, KIP Aceh dan Panwaslih Aceh, KIP Kab/Kota se-Aceh, Kabag Tapem dan Kabag Hukum Setdakab se-Aceh, Dekan FH dan Fisip PTN/PTS se Aceh, LSM dan BEM se Aceh serta undangan lainnya. (b13)

 

  • Bagikan