Waspada
Waspada » Persulit ADM Perusahaan Lokal, PAG Dituding Kangkangi UUPA
Aceh

Persulit ADM Perusahaan Lokal, PAG Dituding Kangkangi UUPA

LHOKSEUMAWE (Waspada): Sedikitnya 18 direktur dari 18 perusahaan lokal beraudiensi dengan Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf, Selasa (3/11) siang. Para direktur perusahaan lokal tersebut mengadu kepada dewan terhormat terkait ketidakadilan Perta Arun Gas (PAG) yang dinilai terlalu mempersulit proses administrasi ketika mengikuti pelelangan di perusahaan itu.

Hal itu disampaikan salah seorang direktur perusahaan lokal, Muhammad MY ketika dikonfirmasi Waspada, Rabu (4/11) sore di D’Royal Coffee.

“Cukup lama sudah kita dipersulit untuk mengikuti lelang di Perta Arun Gas (PAG). Persyaratannya cukup berat. Sementara perusahaan luar Aceh mudah saat mengikuti lelang di perusahaan itu malah bisa ditunjuk langsung. Kondisi ini kita tidak bisa terima. PAG harus menghormati kearifan lokal. Selain itu seharusnya untuk perusahaan lokal ada kekhususan sesuai dengan UUPA di Aceh,” sebut Muhammad MY.

Masih menurut Muhammad MY, seharusnya kata dia, PAG tidak mempersulit proses admnisitrasi bagi kontraktor lokal karena perusahaan lokal berbeda jauh dengan perusahaan nasional yang ada di Jakarta. Proses administrasi akan diikuti oleh kontraktor lokal sesuai dengan peruntukan, tetapi kalau harus dengan akuntan public itu terlalu berat bagi rekanan di Lhokseumawe.

“Harusnya akuntan public yang di Aceh bisa menjadi syarat dasar untuk ikut lelang di PAG. Mengapa harus akuntan publik yang di Jakarta. Kami ini kontraktor lokal bukan kontraktor sekaliber perusahaan BUMN atau apalah di Jakarta. Jadi ini harus dipahami oleh PAG. PAG harus menghormati kearifan lokal. Kalau tidak dihormati maka PAG kami nilai telah mengangkangi UUPA. UUPA itu lahir dengan nyawa dan darah orang Aceh,” katanya.

Atas dasar itulah, sebut Muhammad, Selasa (3/11) siang 18 kontraktor mewakili 86 perusahaan lainnya beraudiensi dengan Ketua DPRK Lhokseumawe. Dalam audiensi tersebut, ke 18 direktur perusahaan lokal mengadu tentang sulitnya proses administrasi saat mengikuti lelang pekerjaan di PAG.

Menjawab Waspada, Muhammad menyebutkan, tidak dipungkiri selama ini ada yang mendapatkan pekerjaan di PAG, tetapi jumlah sedikit dan sangat banyak yang terabaikan karena tidak lolos dalam proses administrasi. “Syaratnya berat. Anak perusahaan yang ditunjuk langsung oleh PAG sementara kami rekanan lokal harus ikut lelang umum,” tuturnya.

Terkait hal tersebut, kata Muhammad, pihaknya telah melaporkan langsung keluhan ini kepada petinggi PAG melalui WhatsApp. Melalui WhatsApp mereka memberitahukan kalau itu akan diselesaikan dengan baik. “Ini memang harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh karena pergesekan ini telah terjadi dua tahun. Setiap ada pelelangan pasti terjadi pergesekan dengan perusahaan lokal. Nanti kita surati manajemen PAG. Kita minta waktu untuk audiensi terkait kearifan lokal Aceh tentang adanya Qanun Tahun 2014 dan UUPA.”

Terkait hal itu, salah seorang kontraktor lokal lainnya, T M Amin menyebutkan, seharusnya kata dia, PAG menghargai ketentuan yang ada di wilayah hukum Pemeirntah Aceh. “Libatkan kami. Lakukan proses lelang dengan transparan dan mudahkan proses administrasi untuk kami yang di lokal ini,” pintanya.

Terkait persoalan di atas, Waspada mengonfirmasi Humas Perta Arun Gas, M Natsir via telepon , Rabu (4/11) sore. Kata Natsir pihaknya telah mengetahui persoalan yang disampaikan oleh para kontraktor lokal dalam pertemuan audiensi dengan DPRK Lhokseuamwe kemarin.

“Persoalan ini sudah kita bahas di tingkat pimpinan. Dan semua maslah ada solusinya. Yang perlu diketahui, banyak perusahaan lokal selama ini mendapat pekerjaan di PAG, nanti akan kami sampaikan datanya. Ini penting untuk diketahui masayarakat banyak,” kata Humas PAG M Natsir. (b07)

Waspada/Maimun
Muhammad MY salah seorang kontraktor lokal.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2