Waspada
Waspada » Penyelesaian Overcrowding Lapas Lhoksukon Melalui Resolusi
Aceh

Penyelesaian Overcrowding Lapas Lhoksukon Melalui Resolusi

Kalapas bersama para wartawan mengikuti media gathering penyampaian Deklarasi Resolusi Permasyarakatan Tahun 2020 di Lapas Kelas II-B Lhoksukon, Aceh Utara, Kamis (27/2). Kepadatan warga binaan Lapas Lhoksukon diharapan dapat diselesaikan melalui penyelesaian overcrowding dalam point deklarasi tersebut. Waspada/Zainal Abidin
Kalapas bersama para wartawan mengikuti media gathering penyampaian Deklarasi Resolusi Permasyarakatan Tahun 2020 di Lapas Kelas II-B Lhoksukon, Aceh Utara, Kamis (27/2). Kepadatan warga binaan Lapas Lhoksukon diharapan dapat diselesaikan melalui penyelesaian overcrowding dalam point deklarasi tersebut. Waspada/Zainal Abidin

LHOKSUKON (Waspada): Kalapas (Kepala Lembaga Permasyarakatan) bersama para wartawan mengikuti media gathering penyampaian Deklarasi Resolusi Permasyarakatan Tahun 2020 di Lapas Kelas II-B Lhoksukon, Aceh Utara, Kamis (27/2).

Kepadatan warga binaan Lapas Lhoksukon diharapan dapat diselesaikan melalui penyelesaian overcrowding dalam point deklarasi tersebut, Ujar Kalapas..

Lapas Lhoksukon dengan kapitas 120 orang narapidana, sekarang menampung 395 napi. Jumlah tersebut, menurut Kalapas Yusnaidi, SH mengakibatkan overcrowding (kepadatan) penghuni di lembaga pemasyarakatan.

Sehingga lokasi untuk kegiatan pembinaan, termasuk sarana olahraga napi tidak tersedia. Masalah overcrowding di Lapas Lhoksukon, diharapakan dapat diselesaikan sesuai dengan Deklarasi Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Permasyarakatan itu, ditegaslan mewujudkan penyelesaian overcrowding Lapas dan Rutan. Lapas Lhoksukan melakukan beberapa kebijakan untuk menghindari kepadatan napi.

Diantaranya dengan cuti bersyarat, pebebasan bersyarat dan cuti bersyarat menjelang bebas. “Ya, melalui proses pebebasan bersyarat, cuti bersyarat dan CMB (cuti bersyarata menjelang bebas-red),”

tegas Kalapas Lhoksukon Yusnadi, SH usai mengikuti nonton bersama media gathering penyampaian Deklarasi Resolusi Permasyarakatan di Lapas Lhoksukon.

Pembebasan persyarat, cuti bersyarat dan CMB dilakukan dengan beberapa ketentuan. Diantaranya, telah menjalani 2/3 masa pidana. Selain itu, Napi juga tidak melaggar tata-tertip di lembaga permasyarakatan.

Selain itu, kepadatan di Lapas Lhoksukon juga akan diselesaikan melalui pembangunan Lapas baru. Pembangunan Lapas baru telah mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Aceh Utara.

“Pemkab Aceh Utara telah membebaskan lahan untuk pembangunan Lapas,” jelas Yusnadi. Sehingga diharapkan setelah tempat baru selesai, overkapasitas napi dapat diselesaikan.

Dalam Reklarasi Resolusi Permasyarakatan Tahun 2020 juga disebutkan, berkomitmen mendorong 681 Satker Pemasyarakatan mendapatkan predikat WBK/WBBM (Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

Pemberian hak remisi sebanyak 288.530. Pemberian program integritas berupa PB, CB, CMB dan Asimilasi kepada 69.358 narapidana. Pemberian rehabilitasi medis dan sosial kepada 21.540 narapidana penggunaan narkotika. Pencegahan penyakit menular di seluruh Lapas dan Rutan.

Peningkatan kualitas WMB menjadi SDM unggul melalui pelatihan keterampilan bersertifikasi kepada 35.860 narapidana.

Selain itu juga mewujudkan zero overstaying tahanan. Meningkatkan penerimaan negara bukan pajak senilai Rp. 7.000.000.000. Pembentukan kelompok masyarakat peduli permasyarakatan pada tiap wilayah. Menyelenggarakan sekolah mandiri bagi anak merdeka belajar pada 19 LPKA.

Mewujudkan revitalisasi pengelolaan basan (benda sitaan negara-red) dan baran (benda rampasan negara-red)pada 64 Rupbasan.

Serta mengantarkan 48 narapidana teroris berikrar kesetiaan kepada NKRI. Keputusan Direktur Jenderal Permasyarakatan itu ditandatangani Dr.Sri Puguh Budi Utami.(b15)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2