SINGKIL (Waspada): Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) level kabupaten, Aceh Singkil masuk dalam kategori daerah termiskin di Aceh. Artinya Kabupaten Aceh Singkil masih bertahan mendapat predikat sebagai kabupaten termiskin dari 23 kabupaten/kota se-Provinsi Aceh.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Singkil Yuniarto saat dikonfirmasi Waspada.id, di ruang kerjanya, Kamis (03/22) memaparkan, data yang dihimpun berdasarkan Susenas dilaksanakan pada Maret dan resmi dirilis pada September 2021 lalu. Survey dilakukan berdasarkan sistem acak yang diambil dari sebanyak 440 penduduk, dari jumlah 126 ribu penduduk Aceh Singkil (Posisi Juni 2020).
Berdasarkan Data Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2021 secara nasional, peningkatan tersebut terlihat dari persentase pada tahun 2020. Yakni angka kemiskinan mencapai 20,20 persen, atau sebanyak 25,430 jumlah penduduk.
Sementara pada 2021 jumlah warga miskin meningkat menjadi 20,36 persen atau 25.480 jumlah penduduk. Artinya terjadi peningkatan jumlah warga miskin sebanyak 0,16 persen dari tahun sebelumnya.
Yuniarto menyebutkan, angka kemiskinan ini terjadi peningkatan sejak dua tahun terakhir. “Pada 2019 sudah mengalami penurunan, namun 2020 kembali naik lagi. Dan peningkatan itu terjadi kemungkinan akibat dampak pandemi Covid-19,” terangnya
Meningkatnya angka kemiskinan juga disebabkan bertambahnya jumlah pengangguran di Kabupaten Aceh Singkil selama dua tahun terakhir. Jumlah persentasenya sepanjang tahun 2020, sebanyak 8,24 persen. Dan tahun 2021 bertambah menjadi 8,36 pada 2021. Artinya angka pengangguran bertambah sebanyak 0,12 persen. Sementara itu dari sensus yang dilakukan, masyarakat Aceh Singkil yang berstatus tidak bekerja sebanyak 53,31 persen. Dan sebagian besar masyarakat bekerja dalam bidang pertanian yakni, berjumlah 29,47 persen, dan ini termasuk kategori masyarakat yang berkebun. Dan masyarakat yang bekerja diluar sektor pertanian sebanyak 17,22 persen.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Waspada.id bertambahnya jumlah pengangguran diprediksi banyaknya usaha kegiatan masyarakat yang terhenti selama dua tahun terakhir akibat pandemi Covid-19. Sebab, sejauh ini tidak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) dari Perusahaan di Aceh Singkil, maupun perumahan tenaga honorer di Pemkab Aceh Singkil.
Sementara untuk Sensus Penduduk berikutnya baru akan dilaksanakan pada 2023 mendatang, tambah Yuniarto. (B25)
