Waspada
Waspada » Penempatan ODGJ Di Rumah Dinas Ketua DPRK Bener Meriah Dipertanyakan
Aceh

Penempatan ODGJ Di Rumah Dinas Ketua DPRK Bener Meriah Dipertanyakan

Ketua DPRK Bener Meriah, Muhammad Saleh. Waspada / Eri Tanara

REDELONG (Waspada) : Penempatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) baru-baru ini di rumah dinas Ketua DPRK Bener Meriah mulai dipertanyakan.

Ketua DPRK Bener Meriah Muhammad Saleh mengaku penempatan tersebut tidak melalui koordinasi dengan pihak sekretariat DPRK setempat.

“Dalam waktu dekat kita akan menyurati Pemkab Bener Meriah, akan kita pertanyakan. Perlu diketahui, rumah dinas itu adalah milik aset DPRK, bukan Pemkab,” kata Muhammad Saleh kepada sejumlah wartawan, Senin (19/7).

Seharusnya kata Saleh, Pemkab Bener Meriah harus berkoordinasi dalam penempatan ODGJ dirumah dinas Ketua DPRK tersebut. “Tanpa sepengetahuan kita, tiba-tiba rumah itu difungsikan untuk ODGJ,” katanya.

Meskipun demikian, Saleh mengaku pihaknya sangat mendukung upaya Pemkab Bener Meriah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat khususnya proses penyembuhan ODGJ tersebut.

“Terus terang kita sangat mendukung proses pemulihan ODGJ itu, tapi kenapa harus di rumah dinas ketua DPRK, masih ada fasilitas – fasilitas lainnya yang dapat difungsikan, contohnya gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Pante Raya, fasilitasnya cukup baik,” tanya Saleh.

Selain itu, Saleh mengatakan, rumah dinas tersebut sebenarnya akan sudah difungsikan pada tahun 2022 mendatang dan sudah diketahui oleh Plt Bupati Bener Meriah.

“Diperubahan murni APBK 2021 itu sudah dibahas. Jadi, kenapa sebelumnya belum difungsikan, itu lantaran aset rumah dinas tersebut baru serah terima dengan DPRK pada tahun 2020 lalu,” ungkapnya.

“Sehingga pihak DPRK mencoba menganggarkan pengadaan mobiler dan kelengkapan fasilitas-fasilitas dalam rumah dinas tersebut dalam perubahan murni APBK 2021 ini.”

“Intinya bulan januari 2022 rumah dinas itu sebenarnya wajib ditempati oleh ketua DPRK,” tambahnya.

Mesiki demikian, Saleh meminta agar Pemkab Bener Meriah untuk tetap melanjutkan rumah dinas tersebut sebagai tempat penampungan ODGJ.

“Kalau saat ini sudah difungsikan untuk ODGJ, jadi silahkan saja rumah dinas itu dialihkan untuk Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Bener Meriah.”

“Kalau rumah pimpinan dewan, kita berharap Pemkab dapat membangun rumah dinas baru, itu pun kalau bisa, kalau tidak ya tidak apa-apa,” katanya.

Seperti diketahui, Pemkab Bener Meriah baru-baru ini telah memfungsikan rumah dinas ketua DPRK untuk menampung ODGJ lantaran ruangan RSJ di RSUD Muyang Kute penuh.

Plt Bupati Bener Meriah Dailami mengatakan saat itu, beberapa ODGJ yang dipindahkan tersebut kesehatannya sudah mencapai 75 persen.

“Daripada kosong alangkah baiknya kita manfaatkan untuk menampung saudara-saudara kita yang mengalami ODGJ,” ujarnya saat itu.

Terhadap mekanismenya, tambah Dailami, setiap ODGJ tersebut akan dikontrol dua hari sekali oleh dokter spesialis jiwa.

“Kita harus memperhatikan ODGJ itu karena dasarnya mereka perlu beraktifitas agar pikirannya tenang, jadi kita siapkan lahan bercocok tanaman bagi mereka,” kata Dailami.

“Begitu juga untuk anggaran makan mereka tidak ada dialokasikan, untuk saat ini hanya dipersiapkan makannya dari Pendopo II Wakil Bupati Bener Meriah,” tambahnya. (Cet)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2