Pemprov Diminta Bangun Tanggul Pengaman Sungai Kali Bulan Agara

- Aceh
  • Bagikan
Warga Babul Rahmah terlihat pasrah dengan tatapan kosong melihat lahan pertaniannya amblas digerus abrasi dan banjir Sungai Alas. warga di pinggiran DAS berharap Pemprov Aceh dan Pemerintah Pusat membangun tanggul pengaman tebing sungai Kali Bulan untuk mengamankan ribuan hektar lahan petani Aceh Tenggara. Waspada/Ali Amran
Warga Babul Rahmah terlihat pasrah dengan tatapan kosong melihat lahan pertaniannya amblas digerus abrasi dan banjir Sungai Alas. warga di pinggiran DAS berharap Pemprov Aceh dan Pemerintah Pusat membangun tanggul pengaman tebing sungai Kali Bulan untuk mengamankan ribuan hektar lahan petani Aceh Tenggara. Waspada/Ali Amran

KUTACANE (Waspada): Ribuan warga Aceh Tenggara yang berdomisili di sepanjang Daerah Aliran Sungai Kali Bulan, meminta Pemprov Aceh melalui dinas terkait agar membangun tanggul pengaman sungai.

Pasalnya, paska dihantam banjir bandang dan banjir sungai akhir Desember 2018 dan awal 2019 lalu, ratusan rumah di sepanjang DAS Kali Bulan yang membelah kecamatan Badar-Deleng Pokhkisen, Kecamatan Babussalam-Lawe Bulan dan Kecamatan Bambel–Lawe Sumur, belum ada proyek pembangunan tanggul pengaman Kali Bulan yang masuk ke Aceh Tenggara.

Padahal, kata Nasbi, salah seorang warga Pulonas Kecamatan Babussalam yang rumahnya ikut hanyut digerus banjir sungai akhir 2018 lalu, ratusan rumah warga yang berada di sepanjang DAS mulai dari Pulo Kemiri Kute Batu Bulan Asli, Pulonas, Kota Kutacane,Kutarih, Pulo Latong, Prapat Titi Panjang, Penampaan, Tualang Lama, Pulonas Baru, Lawe Rutung, Prapat Timur, Desa Bahagia, Kutacane Lama, merupakan daerah rawan bencana alam. Kondisi riskan tersebut, menyusul jebol dan ambruknya ratusan meter beronjong dan tanggul pengaman sungai di Pulo Kemiri, Pulonas, Pulonas Baru, Kutacane Lama, Lawe Rutung dan beberapa daerah yang berada disepanjang DAS Lawe Bulan.

“Lihat saja di Kute Pulonas ini, dapur rumah warga langsung berbatasan dengan aliran Sungai Kali Bulan tanpa ada sejengkalpun beronjong maupun tanggul pengaman sungai, akibatnya setiap hujan lebat disertai naiknya debit sungai, warga tak pernah bisa tidur nyenyak, karena kerapkali air masuk ke dapur rumah warga,” timpal Sopian, warga Babussalam lainnya.

Efendi, salah seorang warga Babul Rahmah menambahkan, akibat curah hujan yang tinggi disertai bertambahnya debit air Sungai Alas juga, membuat puluhan sampai ratusan hektar lahan pertanian dan perkebunan warga serta pemukiman penduduk tergerus banjir dan abrasi sungai. Sebab itu, sedikit saja curah hujan bertambah, dampaknya akan membuat lahan perkebunan, pertanian dan pemukiman penduduk terancam amblas digerus arus sungai, apalagi saat ini sedang memasuki musim penghujan, jika pemerintah tak membangun beronjong atau tanggul pengaman sungai, akan membuat lahan dan pemukiman terancam raib.

Kepada anggota DPR Aceh asal pemilihan Aceh Tenggara dan Gayo Lues, ribuan warga juga mendesak wakil rakyat melalui Ali Basrah (Golkar), Yahdi Hasan Ramud (Partai Aceh), Junaidi (Hanura), Nurdiansyah (Partai Demokrat) dan Rijaludin (PKB) agar berperan aktif dan meningkatkan kepedulian pada warga di sepanjang DAS yang membutuhkan bantua pembangunan tanggul dan beronjong tersebut.

“Miris memang melihat rendahnya kepedulian 5 wakil rakyat di DPRA Aceh tersebut, buktinya sudah dua tahun lebih bencana banjir sungai dan banjir bandang terjadi, tapi tak pernah terdengar mereka mengusulkan tanggul pengaman sungai, padahal kerugian yang dialami warga akibat musibah banjir tersebut tak terperi,” ujar Saleh Selian LIRA.

Anggota DPR Aceh, Yahdi Hasan Ramud dan Junaidi kepada Waspada.id, Kamis (18/11) mengatakan, paska terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang keuangan, tidak ada lagi nomenklaturnya (kode Rekening) di Sistem Informasi Pembangunan Daerah, karena itu untuk pembangunan tanggul pengaman tebing sungai, tidak diperbolehkan lagi melalui sumber dana APBA dan APBD, Bahkan untuk tahun 2019 lalu, anggaran program untuk pembangunan sungai Cs bersumber dari APBA senilai Rp172 miliar batal dilaksanakan.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansyah kepada Waspada,id, Jumat (19/1) mengatakan, usulan untuk proyek pembangunan penahan tebing sungai itu, seharusnya diusulkan langsung Bupati Aceh Tenggara, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat.

Sementara Bupati Raidin Pinim kepada Waspada.id, Jumat (19/11) menerangkan, untuk tahun 2022 Pemkab melalui BPBD Aceh Tenggara telah mengusulkan program penahan tebing Sungai Alas dan beberapa sungai lainnya pada lokasi yang membahayakan lahan pertanian, perkebunan dan pemukiman penduduk pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. ”Berapa jumlahnya nanti yang disetujui pemerintah pusat, kita lihat saja nanti,” ujar Bupati Raidin Pinim.(b16)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *