SIGLI (Waspada): Pembangunan infrastruktur Jalan Garot-Sigli, Kabupaten Pidie dinilai dianak tirikan Pemprov Aceh. Hingga sekarang jalan tersebut belum ada perhatian, kendati sudah rusak parah.
Bakri, 56, warga Garot mengatakan, kondisi jalan Garot-Sigli sangat berbahaya, terutama bagi pengendara roda dua. Pasalnya, sepanjang jalan tersebut rusak parah dengan kondisi bertabur lubang, dan kiri kanan bahu jalan tanahnya amblas.
Selain itu, ruas badan jalan tersebut juga sempit dan padat dengan jumlah kendaraan yang melintasi jalur tersebut. Dengan kondisi tersebut kata Bakri, acap terjadi kecelakaan, terutama pengendara roda dua sering terjatuh saat menghindari lubang jalan dan kendaraan lain ketika melintas.
Karena itu, Bakri sangat berharap Pemerintah Provinsi Aceh dapat membangun dan memperbaiki kembali jalan tersebut dengan sempurna agar masyarakat dapat aman dan nyaman saat melaju di jalur tersebut.
”Kondisi jalan Garot-Sigli saat ini berbahaya karena sepanjang jalan ini berlubang, amblas, dan sempit. Jadi benar-benar butuh perhatian Pemerintah Provinsi Aceh untuk segera bisa memperbaikinya, supaya masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” kata Bakri.
Imran, 43, warga Pidie menyebutkan, buruknya kondisi jalan Garot-Sigli, menggambarkan bahwa Pemprov Aceh menganaktirikan jalan tersebut. Dia menilai ada ketidakadilan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Aceh, khususnya pada saat menyusun alokasi anggaran pembangunan. Tak ayal infrastruktur yang buruk adalah konsekuensi logis yang harus diterima masyarakat Garot dan sekitarnya.
“Jalan ini sudah lama rusak, sering terjadi kecelakaan. Jalannya penuh lubang, setiap tahun kami tunggu-tunggu untuk perbaikan tetapi tidak ada yang datang memperbaikinya. Kami sudah lama berharap. Jujur ya, kami sudah bosan lihat pengendara sepeda motor yang menjadi korban kecelakaan akibat jalan rusak dan sempit,” katanya dengan nada kecewa.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pidie, Buchari, AP, M.Si, kepada Waspada.id, Senin (20/6) mengatakan, bila jalan Sigli-Garot itu kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh. Meskipun selama ini dinas yang dipimpinnya hadir merawat jalan tersebut walau dengan sekedar menutup lubang-lubang dengan pasir.
Dia juga mengatakan segera melakukan koordinasi dengan PUPR Provinsi Aceh agar bisa dilakukan proses perbaikan jalan tersebut. Hal itu lanjut Buchari penting agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat terutama akses jalan yang baik. (b06)
