SIGLI (Waspada): Anggota Fraksi Golkar DPRK Pidie, Ida Susanti SE meminta Pemerintah Kabupaten Pidie dan Provinsi Aceh untuk memberikan perhatian lebih untuk Kecamatan Simpang Tiga.
“Khususnya, pengerukan Kuala Beurabo, TPI Gigieng- Cot Jaja, Jalan Bunien-Lampoih Saka dan Saluran tali air Lueng Rambaian-Paleu,” demikian Ida Susanti kepada Waspada usai menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2022 di Oproom kantor Camat Simpang Tiga, Rabu (16/3).
Menurut dia masyarakat di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie tersebut mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan petani, mereka sangat berharap infrastruktur seperti jalan, saluran air dan pengerukan Kuala ke TPI dapat dibangun dengan layak. Hal itu penting agar mereka dapat dengan mudah, aman dan nyaman melakukan aktivitas.
Kata Ida, sangat ironis mendengar dan melihat langsung keluh kesah para nelayan setiap hari mengarungi perahunya di jalur Kuala Berabo yang kondisinya sudah dangkal. Banyak perahu nelayan yang rusak saat melalui jalur tersebut karena menubruk batu atau baling perahunya patah.
Sementara hasil tangkapan yang diperoleh nelayan dari hasil hasil melaut tidak seberapa hanya pas untuk beli beras, namun mereka harus mencari hutang uang demi memperbaiki perahu atau baling perahu mereka yang rusak tadi.
Pengalaman serupa juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Gigieng dan Cot Jaja yang berhjarap jalur sungai Kuala TPI Gigie dan Cot Jaja supaya dapat dikeruk agar mudah dilalui kapal motor nelayan. “Ini sangat disayangkan, nasib saudara kita yang tinggal di pesisir yang mayoritas mereka adalah petani tambak, buruh dan nelayan. Mereka tidak menuntut bayak pada pemerintah, hanya minta dikeruk kuala yang sudah dangkal agar mereka mudah mencari rezeki. Jadi tolonglah keluhan mereka itu diperhatikan,” katanya.
Begitupun dengan keluhan jalan Bunie-Lampoih Saka. Jalan sepanjang 8 Km, ini kata dia sudah lama dibiarkan rusak dan tidak tersentuh pembangunan. Kondisi jalan tersebut kata Ida Susanti kupak-kapik dan banyak lubang yang setiap saat mengintai nyawa pengendara. “Jalan ini sangat ramai digunakan masyarakat, baik dari Kembang Tanjo, Simpang Tiga dan Peukan Baro. Jadi ini sangat mendesak dan perlu segera diaspal kembali,” katanya.
Menurut Ida, jalan Bunie-Lampoih Saka, ini sudah berkali-kali gagal diaspal oleh Pemprov Aceh. Sejatinya Pemrov Aceh memperhatikan pembangunan jalan tersebut, karena tidak banyak kekuasaan Pemkab Pidie untuk mencaplok milik Provinsi Aceh.
Pun begitu kendati warga Kecamatan Simpang Tiga berharap jalan itu dibangun atau diaspal, namun selalu tidak diperhatikan oleh pemerintah. “Karena itu kami sangat berharap agar kali ini pembangunan harus difokuskan ke Simpang Tiga. Baik anggaran dari APBA maupun APBK Pidie,” ujarnya. (b06)
