SUBULUSSALAM (Waspada): Dijadwalkan akan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) soal Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Guru, sesuai dengan undangan Kementerian Pendidikan RI di Batam, Kepulauan Riau, Selasa – Jumat (6 s/d 9 Juni 2023), Pemko Subulussalam tegas tidak membuka formasi itu tahun ini.
“Sesuai undangan, Pemko akan mengutus Kepala BKPSDM, Kadis Pendidikan dan Kepala BKAD,” rilis Asisten I Setdako, H. Sairun, S.Ag, M.Si (foto) kepada Waspada.id, Jumat (2/6).
Sikap tegas Pemko itu kata Sairun, karena tak ingin terulang peristiwa pengangkatan P3K guru tahun lalu yang menimbulkan gejolak dan beban daerah akibat harus membayar rapel dan gaji.
Soal lain, jika sistem seleksi pemerintah daerah yang faham kondisi tidak diberi peran. Jangan sampai mereka yang sudah lama berbakti tereleminasi. Formasi harus memberi peluang utama kepada putra putri Subulussalam, terlebih yang sudah lama honor/berbakti.
Faktor kelulusan tak cuma dari aspek kognitif, harus dipertimbangkan masa bakti, tempat tugas, usia dan terpenting dikoordinasikan kebutuhan formasi. Soal pengalokasian gaji pun, tidak melalui DAU yang ada.
Ditegaskan, selama Formasi P3K guru mengutamakan putra daerah, peluang itu layak diperjuangkan. “Jika keinginan ini tersahuti pemerintah akan mendorong dan mendukung Formasi P3K guru,” kata dia.
Alasan lain tak dibuka Formasi P3K, selama Pemerintahan Bintang Salmaza dua kali dibuka Penerimaan CPNS, yakni 2019 dan 2021 serta sekali Formasi P3K. Ujian sistem online diindikasi upaya penyelamatan putra daerah gagal, sama halnya ujian P3K, dari 350 kuota terealisasi sekira 160.
Lalu, dari segi kebutuhan pegawai dinilai masih relatif stabil dengan keadaan saat ini, kecuali memeneg penempatan PNS sesuai kebutuhan instansi. Lalu soal anggaran, Pemko disebut fokus untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024 dan yang terkait dengan kepentingan momen nasional, pesta demokrasi itu. (b17)
