KUTACANE (Waspada): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara mengikuti Launching Monitoring Center for Preventif (MCP) 2025 melalui zoom meeting yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati pada Rabu (5/3) kemarin.
Acara peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melalui Monitoring Center for Preventif (MCP) Tahun 2025 lewat zoom meeting tersebut yang dipimpin langsung Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, acara tersebut diikuti seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, kata Inspektur Inspektorat Agara, ABD Kariman, S. Pd, MM kepada Waspada.id, Kamis (6/3).
Lanjutnya, dalam acara peluncuran tersebut ikut serta sebagai pemateri Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono dan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Didik Agung Widjanarko.
Dalam kesempatan itu kata dia, Ketua KPK RI menyampaikan bahwa pada tahun 2024 nilai rata-rata nasional MCP dengan skor sebesar 76 dan pada Tahun 2025 Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah masih melalui 8 Area Intervensi, sebanyak 16 Sasaran dan 111 Indikator.
Selanjutnya Bupati Aceh Tenggara, HM Salim Fakhry, SE MM menegaskan kepada para Kepala OPD terkait selaku pemangku masing-masing area intervensi agar capaian MCP Tahun 2025 dapat ditingkatkan atau dengan target melebihi nilai perolehan Tahun 2024. “Mulai hari ini, 5 Maret 2025 dilakukan koordinasi secara berkala dalam pemenuhan 111 indikator yang dinilai oleh KPK RI, dan bila ada kendala agar dikoordinasikan dengan kami bersama wakil bupati,” sebutnya.
Sebelumnya Sekretaris Daerah Yusrizal, ST menjelaskan, bahwa nilai MCP Kabupaten Aceh Tenggara pada Tahun 2024 dengan skor sebesar 81,54 atau di atas rata-rata nilai nasional dengan urutan 12 se-Provinsi Aceh dan urutan 289 secara nasional, dengan rincian nilai per area Intervensi sebagai berikut:
a. Area Perencanaan dengan nilai 89,60
b. Area Penganggaran dengan nilai 83,25
c. Area Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai 75,32
d. Area Pelayanan Publik dengan nilai 69,93
e. Area Pengawasan APIP dengan nilai 88,30
f. Area Manajemen ASN dengan nilai 86,93
g. Area Pengelolaan BMD dengan nilai 79,44
h. Area Optimalisasi Pajak Daerah dengan nilai 80,20.
Sementara itu acara peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melalui Monitoring Center for Preventif (MCP) Tahun 2025 lewat zoom meeting tersebut yang diikuti yakni, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara, HM Salim Fakhry, SE, MM-dr. Heri Al-Hilal serta didampingi oleh Sekretaris Daerah dan beberapa Kepala OPD terkait. (cseh)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
