Waspada
Waspada » Pemkab Aceh Tamiang Siapkan BUMK Keajang Provinsi
Aceh

Pemkab Aceh Tamiang Siapkan BUMK Keajang Provinsi

Waspada/Yusri Mix Donal, Kepala DPMKPPKB Aceh Tamiang.

KUALASIMPANG (Waspada): Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sedang mempersiapkan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk mengikuti perlombaan ketingkat Provinsi Aceh yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang.

Adapun BUMK yang sedang di persiapkan Pemkab Aceh Tamiang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Aceh Tamiang yaitu, BUMK Karya Bersama, Kampung Paya Bedi, Kecamatan Rantau dan BUMK Tunas Baru, Kampung Buket Panyang Sa, Kecamatan Manyak Payed.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Kabupaten Aceh Tamiang, Mix Donal kepada Wartawan, Kamis (2/7) di ruang kerjanya mengatakan, masing – masing BUMK ini bergerak di bidang usahanya yang berbeda, tetapi hampir mempunyai kesamaan dengan tujuan meningkatkan penghasilan kampung melalui perannya BUMK.

Dijelaskannya, kedua BUMK yang akan ikut perlombaan ini merupakan BUMK yang diberi modal melalui Anggaran Dana Desa (ADD) dengan waktu dengan tahun pendirian keduanya berbeda yakni BUMK Karya Bersama Kampung Paya Bedi berdiri Tahun 2015 dan saat ini memiliki omset Rp.169.994.800, serta BUMK Tunas Baru Kampung Buket Panyang Sa berdiri tahun 2016 dengan pendapatan Rp.113.340.000,.

Menurut Mix Donal, dalam perlombaan BUMK se Aceh nantinya ini tidak menutupkan yang dinilai antara lain, pendirian BUMK, meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Karena itu, Mix Donal menyampaikan, untuk bisa mencapai empat tujuan BUMK dimaksud, maka harus dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah kampung.

Lanjutnya, BUMK juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar kampung) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar.

“ Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi pedesaan disebabkan usaha BUMK,” sebut Mix Donal seraya mengharapkan, BUMK lainnya di Aceh Tamiang agar mendukung kedua BUMK yang akan ikut perlombaan di tingkat Provinsi Aceh.(b15)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2