Pemkab Aceh Tamiang Pangkas Uang Honor PDPK Rp200 Ribu Perorang Dan TPP Pegawai 15%-25%

Pemkab Aceh Tamiang Pangkas Uang Honor PDPK Rp200 Ribu Perorang Dan TPP Pegawai 15%-25%

  • Bagikan
Sekdakab Aceh Tamiang, H. Asra ketika membacakan pidato sambutan Bupati Aceh Tamiang pada Sidang Paripurna Penyampaian Rancangan Qanun RAPBK Aceh Tamiang TA 202 yang berlangsung di gedung DPRK, Kamis (18/11). Waspada/Muhammad Hanafiah
Sekdakab Aceh Tamiang, H. Asra ketika membacakan pidato sambutan Bupati Aceh Tamiang pada Sidang Paripurna Penyampaian Rancangan Qanun RAPBK Aceh Tamiang TA 202 yang berlangsung di gedung DPRK, Kamis (18/11). Waspada/Muhammad Hanafiah

KUALASIMPANG (Waspada): Pemkab Aceh Tamiang akan pangkas uang honor Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja (PDPK dan PDKT) sebesar Rp200 ribu perorang dan memotong belanja untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) terhitung mulai Januari sampai dengan Desember 2022 yakni sebesar 25% untuk Eselon II dan III, 15% untuk Eselon IV dan Staf. Selain itu, Pemkab Aceh Tamiang juga tidak mengalokasikan belanja makan dan minum aktivitas lapangan pegawai (PNS dan PDPK).

Hal itu diungkapkan Bupati Aceh Tamiang, H. Mursil dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekdakab Aceh Tamiang, H. Asra pada Sidang Paripurna Penyampaian Rancangan Qanun APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRK Aceh Tamiang, Kamis (18/11).

Pengamatan Waspada.id, Kamis (18/11), sidang Paripurna tersebut dibuka oleh Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto yang didampingi Wakil Ketua, Fadlon dan Muhammad Nur serta dihadiri sejumlah anggota dewan, SKPK, Forkompinda dan undangan lainnya.

Menurut Bupati Aceh Tamiang, Rancangan Qanun APBK Aceh Tamiang TA 2022 yang diajukan pihak eksekutif adalah Pendapatan Daerah senilai Rp1.217.162.152.022 dan Pembiayaan Netto senilai Rp7.000.000.000.

Bupati Aceh Tamiang menyatakan, kondisi keuangan Pemkab Aceh Tamiang yang tergambar dalam RAPBK Aceh Tamiang TA 2022,tidak jauh berbeda dengan kondisi setelah dilakukan refocusing APBK TA 2021.

Lebih lanjut Bupati Aceh Tamiang menyebutkan, Dana Transfer untuk Pemkab Aceh Tamiang yang ditetapkan dalam APBN TA 2022 jauh di bawah proyeksi RAPBK Aceh Tamiang TA 2022 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Kabupaten Aceh Tamiang TA 2022.

Bupati Aceh Tamiang mengungkapkan, Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum Pada KUA/PPAS TA 2022 direncanakan senilai Rp533.489.012.000, sedangkan dalam APBN TA 2022 adalah senilai Rp488.964.332.000 atau terdapat selisih kurang senilai Rp44.524.680.000.

Selain itu, Pendapatan Transfer Dana Insentif Daerah yang semula direncankan dalam KUA/PPAS TA 2022 adalah sebesar Rp27.973.499.599, namun dalam APBN TA 2022 Pemkab Aceh Tamiang tidak menerima alokasi pendapatan transfer untuk Dana Insentif Daerah (DID).

Bupati menyatakan adapun sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sudah diperhitungkan secara optimal dan tidak mengalami perubahan sebagaimana yang telah diproyeksikan pada RKPD dan KUA/PPAS TA 2022.

Menurut Bupati, untuk menyikapi kondisi ini Pemkab Aceh Tamiang harus melakukan pengurangan/penyesuaian terhadap rencana anggaran belanja melalui beberapa kebijakan antara lain melakukan pengurangan anggaran belanja rutin dan operasional kantor yang bersumber dari DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH) pada seluruh OPD.

Selain itu, tegasnya lagi, tidak mengalokasikan belanja makan minum aktivitas lapangan pegawai (PNS dan PDPK) dan melakukan pengurangan belanja honorium PDPK dan PDPKT sebesar Rp200 ribu perorang perbulan terhitung mulai Januari sampai Desember Tahun 2022.

Selanjutnya, tegas Bupati, melakukan pengurangan belanja untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) terhitung mulai Januari sampai Desember 2022 yakni sebesar 25% untuk Eselon II dan III, dan sebesar 15% untuk Eselon IV dan Staf.

Bupati juga menyatakan, sedangkan untuk anggaran belanja kegiatan yang berasal dari usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan, pihak eksekutif belum dapat melakukan pengurangan.

“Terhadap beberapa kebijakan ini, tentunya memerlukan pertimbangan bersama untuk dilakukan penyesuaian lebih lanjut dalam pembahasan RAPBK TA 2022 antara Panitia Anggaran DPRK dan Tim Anggaran Pemkab Aceh Tamiang,” tegas Asra yang mengutip kata sambutan Bupati Aceh Tamiang pada sidang paripurna tersebut.(b14)

  • Bagikan