BANDA ACEH (Waspada): Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto yang diwakili Asisten II, M Ali S, mengatakan, Pemkab Aceh Besar akan terus melakukan intervensi keamanan pangan untuk mewujudkan pangan aman yang akan berdampak pada upaya penanganan stunting dan generasi sehat dimasa mendatang.
“Bersama-sama dengan BPOM, kita berkomitmen akan terus lakukan intervensi Keamanan pangan untuk kesehatan generasi,” katanya usai menandatangani komitmen bersama Advokasi Terpadu Program Prioritas Nasional Intervensi Keamanan Pangan tahun 2023 yang dilaksanakan di Banda Aceh, Rabu (22/2).
Ia menambahkan, selama ini pemerintah melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan serta Dinas Kesehatan Aceh Besar melakukan penyuluhan keamanan pangan dan pembinaan bagi pelaku usaha khususnya produksi kue hingga pelaku usaha tersebut mendapatkan nomor P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dari Dinkes hingga pendampingan untuk memperoleh izin Halal.
“Upaya tersebut dilakukan selama ini sebagai bagian dari kepedulian pemerintah terhadap keamanan pangan dan menindaklanjuti Intruksi Presiden no 3 tahun 2017 terkait pengawasan pangan,” sebut M Ali.
Sementara, Kepala BPOM Aceh, Yudi Noviandi, mengatakan, Advokasi Terpadu Program Prioritas Nasional Intervensi Keamanan Pangan yang dilakukan pada tahun 2023, memprioritaskan kegiatan Interaksi keamanan pangan di desa, pasar dan sekolah.
” Kita prioritas 2 Desa, 2 Pasar dan 15 Sekolah Pangan Aman di kabupaten Aceh Besar,” sebutnya.
Yudi menambahkan program advokasi tersebut baru dilakukan pada 4 (empat) Kabupaten dan Kota, diantaranya Kota Langsa, Kabupaten Bireuen, Bener Meriah dan Aceh Besar.
“Forum koordinasi yang dibangun saat ini untuk berkontribusi dalam rangka keamanan pangan yang akan berdampak pada penanganan stunting, tidak hanya pangan yang cukup tetapi juga aman, bermutu dan bergizi,” ujar Yudi.
Sasaran advokasi terpadu program prioritas nasional intervensi Keamanan pangan tahun 2023 antara lain bagi 2 Desa, 2 pasar dan 15 sekolah yang ada dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.
Turut hadir pada FGD tersebut Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satpol PP, Kankemenag, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Lingkungan hidup, Dinas Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Keuchik Gampong Wisata Nusa dan Lubok. (b03)
