Waspada
Waspada » Pemerintah Tidak Serius Tangani Pengungsi Rohingnya Di Aceh
Aceh Headlines

Pemerintah Tidak Serius Tangani Pengungsi Rohingnya Di Aceh

Ketua Forum FPRM Nasruddin di salah satu cafe di Kota Langsa, Senin (4/1). Pemerintah Tidak Serius Tangani Pengungsi Rohingnya Di Aceh. Waspada/Munawar
Ketua Forum FPRM Nasruddin di salah satu cafe di Kota Langsa, Senin (4/1). Pemerintah Tidak Serius Tangani Pengungsi Rohingnya Di Aceh. Waspada/Munawar

LANGSA (Waspada): Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) menilai pemerintah tidak serius menangani pengungsi Rohingya di Aceh, pasalnya dari jumlah pengungsi 396 saat ini tinggal di camp Balai Latihan Kerja (BLK) Lhokseumawe hanya 130 orang lagi.

Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM), Nasruddin dalam rilisnya kepada Waspada.id, Senin (4/1) mengatakan, dari hasil investigasi pihaknya, Pemerintah Kota Lhukseumawe telah menyerahkan pengungsi kepada UNHCR pada tanggal 4 Desember 2020 dan ini sangat aneh.

Padahal dalam Perpres 126 tahun 2016 bahwa pengungsi internasional yang telah menginjakkan kaki di Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah. “Ini kok aneh, malah Pemko Lhukseumawe menyerahkan kepada lembaga asing, ini sangat aneh,” ujarnya.

Kurangnya kepedulian pemerintah berakibat kaburnya pengungsi dari camp entah ke mana, bahkan sampai ditangkap oleh warga di Bireuen dan di luar Aceh, sehingga menimbulkan masalah baru di daerah lain.

Dalam hal tersebut Nasruddin juga menduga, tidak transparannya pengelolaan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya. Berapa jumlah dana yang telah diterima oleh Satgas dan berapa jumlah bantuan pangan yang diterima dari donatur maupun dari masyarakat.

Menurut informasi diterima pihaknya, ada bantuan yang dikeluarkan pada waktu malam hari menggunakan kendaraan, begitu juga dengan aset yang telah dibangun di atas tanah Pemkab Aceh Utara, apakah dicatat dan bagaimana prosesnya ke depan nantinya.

Ini harus jelas dari awal dan dibuktikan antara donatur, Pemkab Aceh Utara selaku pemilik lahan dan Pemko Lhokseumawe, jangan sampai aset yang telah dibangun oleh LSM tersebut nantinya akan menjadi persoalan baru.

Oleh karena hal tersebut Nasruddin meminta penegak hukum untuk segera melakukan audit bantuan yang telah dikelola oleh Satgas selama ini. Hal ini penting dilakukan demi menjaga nama baik daerah di mata internasional.

“Jangan sampai negara kita menjadi taruhan akibat pelayanan pengungsi di Aceh buruk, bahkan terkesan membiarkan mereka pergi entah ke mana, apa lagi sampai ada yang berangkat ke luar negeri melalui jalur gelap,” tandas Nasruddin. (b24)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2