LANGSA (Waspada) : Pemerintah daerah (Pemda) Aceh dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum menggelar acara diseminasi yang bertajuk ‘Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dan BUMD dalam Pemenuhan Akses Air Minum’, di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh.
Diseminasi ini juga bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menjaga dan meningkatkan akses masyarakat Aceh terhadap air bersih dan sanitasi.
Didapuk sebagai pemateri andal yakni Direktur Perumda AM Tirta Keumuneng Langsa, Azzahir, SE, kepada wartawan, Sabtu (15/9) menyatakan bahwa membawakan tema khusus mengenai ‘Mekanisme Pelaporan dan Pertanggung Jawaban BUMD Air Minum sebagai Penerima Subsidi’.
Pemaparannya memberikan wawasan tentang bagaimana BUMD Air Minum nantinya dapat memanfaatkan subsidi dengan baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Acara diseminasi ini menjadi platform penting untuk mendiskusikan kolaborasi antara pemerintah daerah dan BUMD dalam memastikan ketersediaan air bersih yang memadai untuk masyarakat Aceh.
Harapannya adalah agar Perumda dapat menerapkan tarif standart Full Cost Recovery tanpa harus membebankan masyarakat karena ini menyangkut kebutuhan hajat banyak orang, agar pemerintah dapat memberikan subsidi kepada Perumda, sehingga Perumda dapat mencapai Full Cost Recovery dan mampu menutupi biaya operasional yang dikeluarkan.
“Semoga langkah-langkah yang diambil dalam acara ini dapat meningkatkan akses air minum yang berkualitas bagi seluruh warga Aceh,” paparnya.
Acara tersebut juga dihadiri oleh seluruh direktur PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) se-Aceh. Plt Biro Perekonomian Setda Aceh, Husaeni, SKM, MM, membuka acara dengan mengatakan bahwa diseminasi penyediaan air bersih dan sanitasi ini merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat Aceh.
Salah satu sorotan utama dalam acara ini adalah tindak lanjut pemerintah terkait pemberian subsidi kepada Perumda Air Minum. Ini menjadi penting karena tingginya permintaan akan air bersih di Aceh.
Sedangkan Fahmi dari perwakilan yayasan pelanggan berterimakasih atas diadakannya forum ini dan mengaku baru mengetahui pemasalahan yang terjadi karena selama ini pelanggan hanya berhadapan langsung kepada BUMD Air Minum selaku pengelolanya.
“Aspirasi dan keinginannya agar pemerintah pun dapat memberikan subsidi untuk optimalisasi air bersih di Aceh agar menjadi prioritas,” katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Perumda Aceh Barat Daya, Rosi Padedi, berharap adanya penentuan skala prioritas dalam upaya optimalisasi penyediaan air bersih. Karena air bersih adalah kebutuhan mendasar mulai dari isu stunting juga dimulai dari kualiatas air yang digunakan sehari-hari.
Ketua PD Perpamsi Aceh, Sulaiman, juga berharap adanya timbal balik antara pajak air permukaan dan pajak lainnya dengan perhatian dan skala prioritas terhadap PDAM. Hal ini bertujuan untuk memastikan PDAM dapat menerapkan standar Full Cost Recovery, sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik.
Direktur Perumda Aceh Tamiang, Ismail, menekankan perlunya perhatian dari pemerintah agar tarif yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan operasional Perumda. Ini menjadi langkah penting dalam memastikan kelangsungan penyediaan air bersih yang andal di Aceh. (crp)
