Pembangunan UPR Perikanan Agara Dipertanyakan - Waspada

Pembangunan UPR Perikanan Agara Dipertanyakan

- Aceh
  • Bagikan

KUTACANE (Waspada): Pembangunan Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) di Kecamatan Lawe Bulan, yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) Dinas Perikanan Aceh Tenggara Tahun 2021, dipertanyakan.

Pasalnya, proyek Dinas Perikanan senilai Rp278.667.000 di Kute (Desa) Kandang Belang Mandiri tersebut, terbilang janggal dan mengundang pertanyaan berbagai kalangan, menyusul status kepemilikan tanah di lokasi proyek yang masih simpang siur.

Informasi diterima Waspada dari berbagai sumber menyebutkan, kendati pembangunan Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat yang dikerjakan CV.

Pelaju Indah hampir rampung, namun proyek tersebut ditengarai bakal menimbulkan masalah.

Masalahnya, proyek yang dibangun di tengah sawah di Kute Kandang Belang Mandiri tersebut, status kepemilikannya belum jelas, bahkan sampai menjelang seratus persen realisasi fisik Unit Pembenihan Rakyat di Kandang Belang Mandiri tersebut, tanahnya belum dihibahkan pada Pemkab Aceh Tenggara.

Status tanah yang belum jelas tersebut, pada akhirnya akan menimbulkan masalah hukum menyusul bakal terbukanya sengketa antara masyarakat dengan Pemkab Aceh Tenggara.

”Untuk membangun sarana pemerintah, seharusnya lokasi tanah di atas lahan proyek dihibahkan atau diserahkan dulu kepemilikiannya pada Pemkab, bukan pada pribadi maupun kelompok,” ujar salah seorang warga.

Karena itu, pembangunan proyek UPR bukan di atas lahan milik Pemkab,pantas dicurigai menyusul banyaknya masalah maupun sengketa yang timbul akibat Pemkab Aceh Tenggara melalui SKPK yang ada membangun fasilitas gedung di atas lahan masyarakat maupun kelompok.

Buktinya, pembangunan fasilitas gedung dan sarana wisata lainnya oleh pihak Dinas Pariwisata Aceh Tenggara (Agara) di Naga Kesiangan Kecamatan Ketambe dan fasilitas objek wisata di Air Terjun Lawe Dua.

”Sumber dana pembangunan fasilitasnya dari Pemkab Aceh Tenggara, namun didirikan di atas tanah milik pribadi warga, akhirnya sarana yang dibangun jadi masalah karena bangunannya saja milik Pemkab tapi tanah milik warga. Akibatnya sarana yang dibangun menjadi sia-sia dan tak menghasilkan PAD walau hanya satu rupiah saja,” sindir warga lainnya.

Kadis Perikanan, Abdul Haris didampingi Heryanto PPK Pembangunan UPR 2021 kepada Waspada, Selasa (3/8) membenarkan tanah tempat lokasi pembangunan Unit Pembenihan Rakyat di Kute Kandang Belang Mandiri Kecamatan Lawe Bulan,status kepemilikannya belum diserahkan pada pihak Pemkab Aceh Tenggara.

“Sepengetahuan saya, tanah lokasi pembangunan Sarana dan Prasarana UPR itu, telah dihibahkan pemilik tanah pada kelompok ikan di Kute Kandang Belang Mandiri, karena itu proyek Dinas Perikanan itu dibangun di lokasi,” dalih Heri.

Kabid Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemkab Agara, Bintang Terang kepada Waspada, Selasa (3/8) membenarkan jika sampai saat ini, tak ada satu surat hibah tanah pun yang diberikan masyarakat maupun kelompok pada pihak Pemkab Aceh Tenggara, terutama dari Kute Kandang Belang Mandiri Kecamatan Lawe Bulan yang sedang dibangun Sarana dan Prasara UPR oleh pihak Dinas Perikanan Agara tersebut.(b16)

  • Bagikan