Waspada
Waspada » Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Baktiya Barat Bertentangan Dengan Permenkes
Aceh

Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Baktiya Barat Bertentangan Dengan Permenkes

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Utara, Jumat (14/2) siang melakukan inspeksi mendadak ke Puskesmas Baktiya Barat terkait adanya informasi gedung Puskesmas rawat inap yang sengaja ditelantarkan di Gampong Lhok Iboeh kecamatan setempat. Waspada/Maimun Asnawi
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Utara, Jumat (14/2) siang melakukan inspeksi mendadak ke Puskesmas Baktiya Barat terkait adanya informasi gedung Puskesmas rawat inap yang sengaja ditelantarkan di Gampong Lhok Iboeh kecamatan setempat. Waspada/Maimun Asnawi

ACEH UTARA (Waspada) : Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Utara, Abdul Aziz, Jumat (14/2) usai shalat Jumat bersama rombongan meluncur ke Puskesmas Baktiya Barat dengan tujuan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terkait informasi tentang bangunan Puskesmas rawat inap yang sengaja ditelantarkan di kecamatan itu.

Kepada Waspada, Abdul Aziz mengaku sudah datang melihat kondisi Puskesmas yang lama dan hasilnya di Puskesmas tersebut belum ada kendala terkait pelayan kesehatan terhadap masyarakat.

Dari Puskesmas yang lama, orang nomor tiga di Aceh Utara itu bersama Kepala Puskesmas Baktya Barat, camat dan rombongan lainnya bergerak ke Gampong (desa) Lhok Iboeh untuk melihat langsung kondisi Puskesmas rawat inap yang dikabarkan telah ditelantarkan itu.

“Saat ini saya sedang berada di lokasi gedung Puskesmas rawat inap. Dan memang benar Puskesmas ini sudah dibangun dan sudah mulai rusak. Selain itu, Puskesmas ini juga terlihat dibangun di lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk, terkesan berada di dalam hutan, dan tersembunyi,” sebut Sekda Aceh Utara itu.

Abdul Aziz juga menjelaskan, dalam aturan pemerintah disebutkan, pembangunan Puskesmas terutama Puskesmas rawat inap harus di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat, dengan kata lain, pemerintah harus mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Kemudian, untuk mengoperasionalkan bangunan Puskesmas rawat inap tersebut masih membutuhkan anggaran yang cukup besar.

“Sarana jalan sulit ditempuh. Lokasi jauh dari pemukiman penduduk, bangunan berada di dalam hutan dan tersembunyi. Harus disiapkan anggaran untuk penyediakan berbagai kebutuhan lainnya. Selain itu, pengoperasian Puskesmas rawat inap ini sulit diwujudkan karena juga bertentangan dengan Permenkes Nomor 75 tahun 2014 tentang akreditasi Puskesmas,” terang Abdul Aziz.

Berdasarkan beberapa alasan tersebut, menyebabkan seluruh kepala desa di Kecamatan Baktiya Barat telah menandatangani surat untuk menolak kehadirah Puskesmas rawat inap itu. “Sarana infrastrukturnya buruk sekali.

Sepertinya bangunan ini dibangun tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang lokasi. Ada uang, ada tanah langsung dibangun. Siapa yang mengerjakan pekerjaan ini kita juga tidak tahu. Berapa anggaran yang digunakan, kita juga tidak tahu,” katanya.

Pada kesempatan itu, Abdul Aziz juga menjelaskan, bangunan Puskesmas rawat inap tersebut dibangun dengan menggunakan dana aspirasi salah seorang anggota DPR RI asal Aceh yang sumber anggarannya dari APBN tahun 2011. Setelah bangunan selesai dibangun, bangunan Puskesmas tersebut tidak diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Ditanya apakah bangunan itu akan diterima oleh Pemda Aceh Utara jika diserahterimakan ke depan. “Kita harus kembali pada aturan yang ada. Contohnya Permenkes nomor 75 Tahun 2014. Kemudian tentang pemerintah yang diharuskan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Kemudian semua fasilitas harus dipenuhi. Kalau syarat dan ketentuan itu tidak terpenuhi maka tidak bisa kita terima,” sebut Abdul Aziz.

Menjawab Waspada. Abdul Aziz kembali menegaskan, selama dia menjabat sebagai Sekda Aceh Utara dirinya belum menerima informasi tentang riwayat pembangunan Puskesma rawat inap di Baktiya Barat, tentang apakah sebelumnya sudah didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat, adanya koordinasi dengan Pemda Aceh Utara.

“Mungkin ini pernah dilakukan dengan Sekda yang lama, saya tidak tidak tahu. Pastinya bangunan ini sudah dibangun tahun 2011 sampai dengan saat ini masih belum beroperasi karena tidak sesuai aturan Permenkes, dan juga belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah. Kemudian nomenklatur Puskesmas rawat inap itu aneh karena ditulis Puskesmas Baktiya bukan Baktiya Barat. Padahal lokasinya di Baktiya Barat,” terangnya.

Seperti diberitakan Waspada sebelumnya, Kamis (13/2) bahwa Pemerintah Aceh Utara telah menelantarkan Puskesmas rawat inap di Baktiya Barat. Sehingga warga menuding Pemerintah Aceh Utara tidak mensyukuri nikmat. (b18).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2