PEMA Tak Bisa Kelola Blok B Tanpa Aceh Utara
banner 325x300

PEMA Tak Bisa Kelola Blok B Tanpa Aceh Utara

  • Bagikan
Dirut PDPE Aceh Utara, Azman bersama Wakil Ketua Tim MIgas Aceh Utara, M. Yusuf Ismail Pase didampingi anggota Ibrahim Qamarius serta Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat dan Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara, Razali Abu memberikan pernyataan kalau PEMA mengkhianati Aceh Utara. PEMA tak bisa kelola Blok B tanpa Aceh Utara. Waspada/Maimun Asnawi
Dirut PDPE Aceh Utara, Azman bersama Wakil Ketua Tim MIgas Aceh Utara, M. Yusuf Ismail Pase didampingi anggota Ibrahim Qamarius serta Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat dan Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara, Razali Abu memberikan pernyataan kalau PEMA mengkhianati Aceh Utara. PEMA tak bisa kelola Blok B tanpa Aceh Utara. Waspada/Maimun Asnawi

LHOKSEUMAWE (Waspada): PT Pembangunan Aceh (PEMA) jangan mengulang sejarah 1972. Yaitu Pemerintah Pusat tidak melibatkan Aceh Utara sebagai pemilik wilayah kerja (WK) ladang gas Arun. Akibatnya persoalan lingkungan terabaikan karena pejabat masa itu sibuk naik pesawat gratis.

“Kali ini saya pastikan, PEMA tidak akan bisa masuk Aceh Utara untuk mengelola Blok B tanpa melibatkan Perusahaan Daerah Pase Energi (PDPE),” demikian Wakil Ketua Tim Migas Kabupaten Aceh Utara, M. Yusuf Ismail Pase kepada Waspada.id, Selasa (20/10) sore di Lhokseumawe.
Untuk eksplorasi Migas di bekas ladang gas Arun yang akan dilakukan oleh PT PEMA harus melibatkan Aceh Utara secara penuh, karena WK Blok B berada sepenuh di Wilayah Samudera Pasi itu.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2015 disebutkan persoalan pengalihan ladang gas itu terjadi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Aceh. Namun, kata Yusuf Pase, seharusnya dengan adanya PP tersebut, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah membuat aturan turunan baik berupa qanun atau Pergub dengan daerah penghasil yaitu Aceh Utara.

Dengan produk aturan turunan itulah, Aceh Utara tidak merasa dirugikan seperti yang terjadi pada 1972. “Pada tahun 1972, Aceh Utara sama sekali tidak dilibatkan dalam eksplorasi Migas di ladang gas itu. Aceh Utara trauma dengan masa lalu. Karena itu, jangan pernah berniat untuk memainkan politik antara pusat dengan Pemerintah Aceh. Saya berharap ini tidak terjadi,” kata Yusuf Pase.

Karena tidak mau mengulang sejarah 35 tahun lalu, Tim Migas yang dibentuk oleh Bupati Aceh Utara beberapa waktu lalu untuk melakukan negosiasi guna melobi tiga hal ke PT PEMA. Ke tiga hal tersebut yaitu Pemkab Aceh Utara siap jika dilibatkan sebagai operator, siap melakukan kerjasama dan siap untuk mengelola secara penuh. “Salah satu dari tiga tuntutan itu kami terima. Terserah hasil negosiasinya seperti apa,” katanya.

Kalau tuntutan Tim Migas Aceh Utara tidak dindahkan, maka sebut Yusuf Pase, PT PEMA dan PT PL tidak akan pernah bisa masuk melakukan eksplorasi di Wilayah Kerja Blok B. “Kecuali kita diikutsertakan dalam kegiatan itu. Jika pun kami diminta melakukan penyertaan modal kami siap. Hanya saja sebelum itu panggil kami dan duduk bersama untuk merumuskan metode pengelolaannya seperti apa,” demikian Yusuf Pase.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama PDPE, Azman kepada Waspada.id menyebutkan, pernyataan Plt Dirut PT PEMA terkait Aceh Utara memunculkan konflik itu salah, justru PEMA yang menciptakan konflik baru antara Pemerintah Provinsi Aceh dengan Aceh Utara.

“Kami tidak pernah diajak duduk bersama membahas persoalan Blok B oleh PEMA. Lalu dengan serta merta PEMA menggandeng PT PL sebagai anak perusahaan padahal WK Blok B sepenuhnya di Aceh Utara tidak masuk dalam wilayah Kota Lhokseumawe dan tiba-tiba saja PT PL memiliki saham 1 persen di ladang gas itu,” katanya.

Azman menyebutkan, PEMA telah mengkhianati dan mendhalimi Aceh Utara oleh keputusannya sepihak karena meninggalkan PDPE milik Aceh Utara dalam eksplorasi Migas tersebut. Kemudian, Plt Dirut PEMA telah menebar fitnah, kata Azman terkait perekrutan PT PL seizin Bupati Aceh Utara. “Mana mungkin bupati mau melepaskan itu dan menyerahkan pada PT PL. Itu fitnah,” katanya.

Dan yang benar sebut Azman, Bupati Aceh Utara, H. Muhammad Thaib telah berkali-kali mengirimkan surat PT PEMA yang isinya meminta PEMA melibatkan Aceh Utara dalam hal ini PDPE untuk mengelola Blok B ke depan. “Surat ini tidak pernah direspon oleh PEMA. Dari bukti-bukti yang ada, PEMAlah yang menciptkan konflik baru itu,” demikian Azman kepada Waspada.id.

Pada saat Waspada.id mewawancarai Wakil Ketua Tim Migas dan Dirut PDPU ikut hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat, Ketua Komisi C, Razali Abu, dan Ibrahim Qamarius anggota Tim Migas Aceh Utara.(b07)

 

  • Bagikan