SUBULUSSALAM (Waspada): Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Subulussalam gelar Sosialisasi Pembentukan Gampong Demokrasi Pengawasan Partisipatif di Hotel Hermes One Subulussalam, Minggu (24/11).
Yudi Febriansyah, Kabag Pengawasan Panwaslih Aceh melaporkan, sosialisasi ini menjadi program prioritas Bawaslu Pusat. Panwaslih Aceh disebut telah melakukan kegiatan serupa di 20 Kabupaten/Kota se-Aceh dan tiga daerah lain, Pidie Jaya, Gayo Lues dan Aceh Tenggara menyusul.
Dua narasumber sosialisasi sehari di sana, Asisten I Setadako, Khainuddin, SKM, MAP dan Ketua STIT Hafas Kota Subulussalam, Safnial, MM.
Kegiatan ini menyusul Surat Ketua Panwaslih Provinsi Aceh, 21 November 2024 tentang Undangan Peserta Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Gampong Demokrasi Pengawasan Partisipatif.
Ketua Panwaslih, Rahmat Hidayat, SIP melantik Pengurus Formatif Kampong Pasar Rundeng, Kota Subulussalam melibatkan 38 personel, sesuai SK Nomor: 029/PM.00.02/K.AC-20/10/2024, 7 Oktober 2024 tentang Susunan Pengurus Forum Warga Pengawasan Partisipatif (Formatif) Pasar Rundeng, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam ditandatangani Ketua, Rahmat Hidayat, SIP.
Pj. Wali Kota, Azhari, S.Ag, M.Si menegaskan jika sinergitas semua komponen masyarakat sangat menentukan jalannya proses demokratis dengan baik. Apabila perbedaan dominan, proses demokrasi bisa terhambat.
Sebagai pilot proyek penguatan demokrasi menjalankan program pemerintah, Gampong Demokrasi Rundeng diharapkan mampu mendorong proses politik disusul partisipasi masyarakat yang semakin meningkat.
Dikatakan, seleksi politik harus dilakukan berdasarkan moralitas, gagasan, ide dan sejumlah kriteria positif sehingga kebijakan pemimpin terpilih bermuara kepentingan publik.
Usai pelantikan dan arahan Pj. Wali Kota Subulussalam, Azhari, anggota Panwaslih Aceh, Maitanur membuka sosialisasi.
Mengapresiasi Pj. Wali Kota dan unsur Forkopimda, Panwaslih kata Maitanur, butuh dukungan semua pihak demi suksesnya kegiatan Gampong Demokrasi dari semua pihak, utamanya Kesbangpol dan DPMK.
Isu krusial sulit dibasmi dan nyaris telah mewabah, ‘politik uang’ disebut menjadi musuh bersama. Lounching Gampong Demokrasi diharapkan menjadi bagian sarana memerangi politik uang.
“Timses kandidat tak berani masuk Gampong Demokrasi,” kata dia, sebut pemimpin adalah cerminan diri, cerminan rakyat sehingga jika terpilih pemimpin yang tak amanah jangan salahkan pemimpin.
Pengurus Formatif dilengkapi Pelindung, yakni Wali Kota, Ketua DPRK, Dandim, Kapolres, Kejari, Ketua MPU dan Ketua MPD serta Pembina, Ketua Panwaslih.
Pengarah, dua anggota Panwaslih, Kaban Kesbangpol, Kepala DPMK dan Muspika Rundeng.
Sementara penanggung jawab dan wakilnya, Kepala Kampong Rundeng dan Tuha Peut, dibantu 20-an warga sebagai sekretaris, bendahara, ketua seksi dan anggota.
Empat seksi, yakni Publikasi dan Dokumentasi, Sarana dan Prasarana, Sosialisasi dan Hubungan Antar Lembaga serta Seksi Pemberdayaan Perempuan. (b17)
