Waspada
Waspada » Panggar DPRK Minta Bupati Usulkan Program Didukung Perencanaan Dan Data Dapat Dipertanggungjawabkan
Aceh Headlines

Panggar DPRK Minta Bupati Usulkan Program Didukung Perencanaan Dan Data Dapat Dipertanggungjawabkan

Juru bicara Panggar DPRK Aceh Tamiang, Erawati Is, SH menyerahkan berkas pendapat Panggar terhadap RAPBK Aceh Tamiang TA 2021 kepada Wakil Ketua DPRK, Muhammad Nur yang turut disaksikan Wakil Ketua DPRK, Fadlon, Ketua DPRK, Suprianto dan Sekdakab Aceh Tamiang, Basyaruddin, Senin (30/11) sore. Panggar DPRK minta Bupati usulkan program didukung perencanaan dan data dapat dipertanggungjawabkan. Waspada/Muhammad Hanafiah
Juru bicara Panggar DPRK Aceh Tamiang, Erawati Is, SH menyerahkan berkas pendapat Panggar terhadap RAPBK Aceh Tamiang TA 2021 kepada Wakil Ketua DPRK, Muhammad Nur yang turut disaksikan Wakil Ketua DPRK, Fadlon, Ketua DPRK, Suprianto dan Sekdakab Aceh Tamiang, Basyaruddin, Senin (30/11) sore. Panggar DPRK minta Bupati usulkan program didukung perencanaan dan data dapat dipertanggungjawabkan. Waspada/Muhammad Hanafiah

KUALASIMPANG (Waspada): Panitia Anggaran (Panggar) DPRK Aceh Tamiang minta kepada Bupati dan Ketua TAPK Aceh Tamiang agar SKPK yang mengusulkan program dan kegiatan harus terlebih dahulu benar-benar didukung oleh perencanaan dan data yang lengkap dapat dipertanggungjawabkan.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Panggar DPRK Aceh Tamiang, Erawati Is, SH ketika menyampaikan pendapat Panggar DPRK setempat terhadap RAPBK Aceh Tamiang TA 2021 pada sidang Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRK setempat, Senin (30/11) sore.

“Perencanaan dan data benar-benar harus lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan karena pada saat pembahasan anggaran antara Panggar bersama TAPK Aceh Tamiang, perencanaan dan data ini adalah faktor pendukung sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan,” tegas Erawati.

Selain itu, lanjut Erawati, kepada Pemda dalam penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan Otsus agar dapat dibahas bersama dengan anggota Panggar DPRK Aceh Tamiang sehingga program yang dibuat dapat berjalan dengan apa yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat Aceh Tamiang.

Erawati menambahkan, Panggar minta kepada Bupati Aceh Tamiang beserta jajarannya agar dalam penggunaan anggaran DAK dan Otsus harus tepat sasaran dan merata di seluruh Kab. Aceh Tamiang karena ada beberapa daerah tidak tersentuh dengan anggaran DAK dan Otsus tersebut, sementara ada daerah juga setiap tahunnya selalu mendapatkan anggaran DAK dan Otsus. Ini agar menjadi perhatian untuk Bupati Aceh Tamiang.

Panggar juga menyatakan untuk pembayaran hutang tahun 2018-2019 disepakati dalam pembahasan oleh Panggar DPRK bersama TAPK Aceh Tamiang dapat dianggarkan pada perubahan APBK-Aceh Tamiang TA 2021 dengan syarat agar TAPK terlebih dahulu harus memaparkan kepada Panggar terhadap utang tersebut agar sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Selain hal tersebut, masih banyak hal lainnya yang disampaikan Panggar pada sidang paripurna itu yang tetap melaksanakan Prokes Covid-19 semua yang masuk ruangan sidang wajib pakai masker dan undangan juga harus duduk jaga jarak di kursi yang disediakan di tribun ruang sidang.

Sesuai hasil pembahasan Panggar DPRK Aceh Tamiang bersama TAPK Aceh Tamiang, RAPBK Aceh Tamiang TA 2021 Pendapatan Rp1,225,871,321,021 dan Pengeluaran Rp1,238,871,312,021, sedangkan pembiayaan Rp12.000,000,000.

Sidang paripurna akan dilanjutkan Senin (30/11) malam mulai pukul 20:00 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap RAPBK Aceh Tamiang TA 2021 sekaligus pengambilan keputusan dan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Kepala Daerah dan DPRK Aceh Tamiang.(b14)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2