PAD Alat Berat Pemkab Aceh Tamiang Belum Capai Target - Waspada

PAD Alat Berat Pemkab Aceh Tamiang Belum Capai Target

- Aceh
  • Bagikan

        KUALASIMPANG (Waspada) : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor alat berat milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang diperkirakan tidak akan mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2021. 

        " Pendapatan dari penyewaan alat berat mulai Januari hingga memasuki Oktober 2021 ini baru mencapai Rp 187 juta, angka masih jauh capaian target PAD untuk alat berat yaitu sebesar Rp 2 milyar, " ungkap Syukrian Syahril Kepala UPTD Pengelolaan Alat dan Perbekalan pada Dinas PUPR Aceh Tamiang kepada Waspada Selasa (19/10) di ruang kerjanya. 

        Menurutnya, target PAD tersebut tidak akan tercapai, bahkan dinilainya target PAD untuk alat berat yang ditetapkan itu terlalu tinggi, terlebih lagi dimasa pandemi Covid-19 sekarang ini jelas kurang maksimal penyewaan alat berat karena banyak pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan, baik ditingkat kabupaten maupun tingkat kampung melalui dana desa, " ujarnya. 

        Disebutkannya, adapun jenis alat berat yang dikelola melalui UPTD Pengelolaan Alat dan Perbekalan pada Dinas PUPR Aceh Tamiang  yaitu graeder dua unit yang bisa di operasionalkan, compact dua unit, escapator 4 unit dan yang relatif bagus hanya dua, sedangkan dua unit lagi dalam masa perbaikan. " Karena dana untuk perbaikan tidak cukup ,maka kita menunggu dana tersebut ada langsung di perbaiki, " terang Sukrian. 

        Minimnya penyewaan alat berat milik daerah ini, Syukrian menyampaikan, untuk Kabupaten Aceh Tamiang juga sudah banyak warga yang memiliki alat berat seperti escapator, hal ini tentunya berdampak juga terhadap menurunnya angka permintaan  penyewaan alat berat oleh pelaku usaha maupun masyarakat. 

        Disampaikannya, capaian pada tahun 2021 ini menurun jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, dimana PAD UPTD Alat Berat Kabupaten Aceh Tamiang jauh lebih besar, seperti tahun 2019 sebelum Pandemi Covid-19 mencapai Rp. 1 milyar 80 juta dan di tahun 2020 berjumlah Rp. 347 juta.

        Syukrian Syahri mengungkapkan, kedepannya diharapkan agar para penyedia jasa yang akan melaksanakan kegiatannya diminta untuk dapat menggunakan alat berat milik pemerintah daerah, sehingga bisa menambah pendapatan daerah. “ Untuk diketahui bersama, disampaing untuk memperoleh PAD, UPTD alat berat juga sebagai pelayanan bagi masyarakat seperti pemakaian alat berat oleh kampung melalui Bupati, setelah ada arahan dari Bupati maka kita fasilitasi,” sebutnya sembari menambahkan, menyangkut pembiayaan BBM dan operator itu dibebankan bagi pihak kampung yang meminta alat beratnya.(b15).

  • Bagikan