Waspada
Waspada » P2K Di Aceh Utara Kangkangi Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009
Aceh

P2K Di Aceh Utara Kangkangi Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009

MUHAMMAD Hasbi memperlihatkan kertas suara yang dianggap tidak sah, karena tidak menggunakan peralatan yang telah disediakan panitia pemilihan keusyik (P2K) Gampong Alue Ie Puteh, Kecamatan Baktiya Aceh Utara, Sabtu (28/12). Sejumlah warga menilai telah terjadi pelanggara Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 pada pemilihan Keusyik Keude Alue Ie Puteh, Kecamatan Baktiya, Aceh Utara. Waspada/Zainal Abidin
MUHAMMAD Hasbi memperlihatkan kertas suara yang dianggap tidak sah, karena tidak menggunakan peralatan yang telah disediakan panitia pemilihan keusyik (P2K) Gampong Alue Ie Puteh, Kecamatan Baktiya Aceh Utara, Sabtu (28/12). Sejumlah warga menilai telah terjadi pelanggara Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 pada pemilihan Keusyik Keude Alue Ie Puteh, Kecamatan Baktiya, Aceh Utara. Waspada/Zainal Abidin

Menurut warga Keude Alue Ie Puteh kepada Waspada, Sabtu (28/12), pada Minggu (22/12) telah berlangsung pemilihan yang diikuti calon keuchik Muhammad Hasbi dan Iskandar. Hasil perhitungan suara, Muhammad Hasbi mengumpulkan 124 suara, sementara Iskandar juga 124 suara. Pada awalnya, perwakilan dari Pemerintah Kecamatan Baktiya setuju pemilihan ulang karena hasilnya sama.

Fazlan, 51, warga dari pendukung Muhammad Hasbi, mengaku kecewa karena hasil tersebut telah dianulir, sehingga Muhammad Hasbi dinyatakan kalah. Alasannya, lembaran surat suara M. Hasbi tidak dicoblos dengan menggunakan alat yang telah dipersiapkan panitia. Akibat tidak menggunakan paku, dua surat suara dianggap tidak sah. “Padahal, sangat jelas suara yang diberikan kepada Muhammad Hasbi,” tegas Fazlan yang didampingi puluhan warga lainnya.

Keputusan panitia, menurut warga terlalu mengada-ada. Pasalnya, tidak ada aturan dalam pemilihan keusyik harus menggunakan paku. “Lubangnya memang besar, tetapi masih dalam kotak gambar Muhammad Hasbi,” tambah Fazlan. Bahkan dalam peraturan pemerintah daerah pada Qanun No.4/2009, tidak dijelaskan tentang pencoblosan harus dengan paku. Sehingga Fazlan dan warga lainnya menilai Panitia Pemilihan Keusyik (P2K) Gampong Alue Ie Puteh telah melanggar Qanun tentang tatacara pemilihan dan pemberhentian keusyik di Aceh.

Sementara itu Muhammad Hasbi yang dihubungi wartawan, mengaku telah terjadi diskriminasi dan pelanggaran Qanun No.4/2009 dalam Pilkades Keude Alue Ie Puteh. Selain dua surat suaranya dianggap rusak, P2K juga melakukan pelanggaran lainnya. Diantaranya, sosialisasi pencoblosan tidak dilakukan maksimal kepada masyarakat. Sehingga terjadi kesalahan yang berakhir pada pembatalan dua surat untuk Muhammad Hasbi.

Dalam Qanun Aceh No.4/2009, kata M.Hasbi, pada Pasal 11 ayat 1, poin b ditegaskan yang berhak memilih WNI yang telah berdomisili di gampong yang bersangkutan paling singkat enam bulan sebelum masa pendaftaran pemilihan dimulai. “Namun ada pemilih, sesuai dalam kartu keluarganya belum sampai enam bulan menetap di Keude Alue Ie Puteh,” kata M. Hasbi.

Dia bersama para pendukungnya menilai, telah terjadi diskriminasi dalam pemilihan tersebut. “Ketika suara seimbang, panitia menggunakan aturan tidak jelas. Sementara aturan yang telah disusun dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2009 diabaikan,” tegas M.Hasbi.

Sementara itu Ketua P2K Gampong Keude Alue Iu Puteh Khumaini menegaskan, tatacara pemilihan tidak mengacu pada Qanun Aceh No,4/2009. Pihaknya memberlakukan tatacara yang disusun sendiri oleh P2K. “Tidak dilubangi atau dirobek, begitulah kira-kira dalam tatacaranya,” jelas Khumaini.

Bahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Setdakab Kabupaten Aceh Utara, melalui Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong. Bagian Perkim Gampong meminta panitia pemilihan, tetap berpegang pada tatacara yang telah diberlakukan. Terkait dengan adanya pemilih yang berdomisili belum sampai enam bulan, menurut Khumaini, sebelum ditetapkan telah disetujui bersama kedua calon. (b15)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2