Scroll Untuk Membaca

Aceh

Organda Minta Pertamina Jangan Anak Tirikan Barsela

Organda Minta Pertamina Jangan Anak Tirikan Barsela
H Munir H Ubit, Ketua Organda Abdya, Kamis (1/6).Waspada/Syafrizal
Kecil Besar
14px

BLANGPIDIE (Waspada): Perusahaan Tambang Minyak Nusantara (Pertamina), maupun Pemerintah Provinsi Aceh, diminta jangan menganaktirikan masyarakat dalam wilayah Barat Selatan Aceh (Barsela), dalam memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yang sudah menjadi kebutuhan primer, bagi masyarakat semua jenjang kehidupan.

Permintaan dan penegasan itu, disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Aceh Barat Daya (Abdya), H Munir H Ubit, dalam menanggapi pertanyaan Waspada Kamis (1/6), menyikapi kelangkaan BBM bersubsidi, yang kembali terjadi di sepanjang pantai Barsela, sejak beberapa pekhan terakhir. Akibatnya, masyarakat kelas menengah ke bawah, kesulitan mendapatkan BBM, dalam beraktivitas memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Organda Minta Pertamina Jangan Anak Tirikan Barsela

IKLAN

Munir Ubit mengakui, sejauh ini pihaknya sudah mengetahui persoalan yang sangat merugikan masyarakat itu. Bahkan katanya, pihaknya sudah melakukan penelusuran ke berbagai pihak, dalam mencari titik masalah dan solusinya.

Menurut Munir Ubit, yang juga Ketua Komisi B DPRK Abdya, dari Partai Golkar ini, kelangkaan BBM ini hanya terjadi di wilayah sepanjang Barsela. Sementara di wilayah Timur Utara Aceh, BBM sangat mudah didapatkan masyarakat. “Kita pastikan, di pantai utara timur Aceh, BBM sangat mudah didapatkan masyarakat. Mengapa di Barsela begitu susah. BBM langka akibat kebijakan sepihak Pertamina, dalam mengurangi quota. Ini adalah bentuk dalam implementasi mengkotak-kotak Aceh,” sesalnya.

Ditambahkan, pihaknya bukan bersikap untuk menyudutkan pihak manapun. Namun, dengan kenyataan di wilayah Barsela langka BBM, sementara di wilayah pantai Timur Utara sangat mudah mendapatkan BBM, karena quotanya tidak dikurangi oleh Pertamina, itu menandakan pihak Pertamina dan Pemprov Aceh, dengan jelas-jelas sudah menganak tirikan masyarakat Barsela. “Kebijakan itu sudah bertentangan dengan sila kelima Pancasila ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Pertanyaannya, Apakah Pertamina dan Pemprov Aceh mengerti akan Pancasila dan mengamalkannya. Ini kami protes juga di hari lahirnya Pancasila,” tegas Munir Ubit.

Dikatakan, dari hasil penelusuran pihaknya selaku Ketua Organda Abdya, juga selaku wakil rakyat ke sejumlah SPBU diketahui, sulitnya masyarakat mendapatkan BBM dimaksud dikarenakan, Pertamina sudah mengurangi jumlah quota untuk SPBU, khususnya SPBU yang ada di Abdya. Imbasnya, jumlah kebutuhan BBM konsumen dengan jumlah ketersediaan BBM di SPBU, tidak sepadan, yang mengakibatkan konsumen dikorbankan. “Beberapa petugas SPBU yang kita tanyai, mereka mengaku quota sudah dikurangi pihak Pertamina. Akibatnya, beginilah. Kita juga mengetuk hati Pemerintah, agar jangan menutup mata dengan kondisi saat ini,” pungkasnya.

Informasi diterima Waspada dari sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Barsela, merupakan imbas dari masalah jaringan bermasalah dari Bank Syariah Indonesia (BSI), yang terjadi beberapa waktu lalu.

Dimana, akibat jaringan BSI bermasalah, pengusaha SPBU tidak dapat mengirimkan dana untuk menebus minyak yang akan disuplai pihak Pertamina. Karena, tanpa pembayaran terlebih dahulu, pihak Pertamina tidak akan menyuplai kebutuhan BBM di setiap SPBU. “Tapi sekarang jaringan BSI sudah kembali normal. Namun, kelangkaan minyak di SPBU-SPBU masih saja terjadi,” ungkap salah seorang petugas SPBU di Abdya, yang menolak namanya dipublikasi.

Persoalan kelangkaan BBM sebenarnya lanjut sumber itu, bukan imbas dari jaringan BSI yang bermasalah semata. Akan tetapi, akibat kebijakan sepihak Pertamina, yang mengurangi quota suplai BBM ke setiap SPBU. Dimana, saat ini quota yang diberikan Pertamina per SPBU, khususnya di Abdya, hanya sejumlah 8 ton. Sementara kebutuhan BBM per SPBU sebesar 16 ton lebih. “Kebijakan sepihak inilah yang berakibat masyarakat kita teraniaya,” sebutnya.

Hal yang sama juga diakui pengelola SPBU di wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Menurutnya, akibat kebijakan sepihak pihak Pertamina dalam mengurangi quota, masyarakat sangat kesulitan mendapatkan bahan pokok tersebut. Dimana katanya, saat BBM masuk, antrian panjang menghiasi setiap SPBU yang ada di wilayah ‘Kota Naga’ itu.

Sayangnya, setelah mengantri sekian panjang, dengan waktu berjam-jam, saat tiba antrian di mesin pompa SPBU, petugas SPBU mengatakan mesin sudah mati, dikarenakan BBM sudah habis. “Ini sangat mengesalkan konsumen. Sudah capek ngantri, tau-tau BBM sudah habis. Masyarakat menumpahkan kekesalannya pada kita selaku pengelola SPBU. Masyarakat menuduh kita yang berbuat curang,” ujarnya.(b21)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE