Waspada
Waspada » Notulen Pembahasan APBK Simeulue 2017-2018 Hilang
Aceh

Notulen Pembahasan APBK Simeulue 2017-2018 Hilang

Rivi Hamdani yang menyebutkan notulen pembahasan APBK Simeulue hilang. Waspada/Rahmad
Rivi Hamdani yang menyebutkan notulen pembahasan APBK Simeulue hilang. Waspada/Rahmad

SIMEULUE (Waspada): Ketua LSM Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) Provinsi Aceh Rivi Hamdani alias Ucok Rotan mengatakan notulen rapat pembahasan dana rutin pemeliharaan jalan jembatan PUPR APBK tahun 2017 dan 2018 di DPRK Simeulue, hilang.

Raibnya notulen rapat pembahasan anggaran itu menurut Rivi Hamdani kepada Waspada, Selasa (29/01), diketahuinya lima hari lalu.

Saat itu Ia datang ke lembaga itu meminta copyannya untuk keperluan dokumen dan investigasi namun tidak diberikan dan diinformasikan telah raib.

Lenyapnya dokumen penting itu dari sebuah institusi resmi/DPRK dikatakan Rivi Hamdani sangatlah aneh.

Ini menimbulkan tanda tanya besar, bisa jadi katanya itu sebagai upaya yang diduga menyembunyikan sesuatu infomasi publik.

Pasalnya, di dokumen rapat itu menurut dia idealnya tergambar dengan jelas tentang berapa besar jumlah yang disetujui, kemudian diduga dibengkakkan menjadi Rp9,6 miliar .

Dana rutin pemeliharaan jalan dan jembatan Dinas PUPR Simeulue sekitar Rp9,6 Miliar itu diistilahkan di masyarakat Simeulue dengan sebutan dana siluman.

Istilah dana siluman itu menurut Ucok Rotan selain karena proses penganggarannya yang muncul tiba tiba juga pelaksanaannya ditengarai penuh intrik, diduga mark up dan dikorupsi.

Kasus dana siluman itu sendiri telah dilaporkan ke Kejati Aceh dan Polda. Teranyar dikabarkan yang intens menindaklanjuti adalah Polda Aceh.

Kebenaran kasus itu ditangani oleh Polda Aceh disampaikan Ir. Ikhsan Mikaris saat masih menjabat Kadis PUPR Simeulue, kepada Waspada 15 Oktober 2019.

Berikut penggalan berita pernyataan Ihksan Mikaris masa itu, soal dana Rp9,6 miliar katanya sudah diklarifikasi oleh Polda Aceh dan Kejati.

Diuraikannya waktu itu bahwa tim Polda Aceh, datang untuk klarifikasi dan menginap di Simeulue. Namun katanya tidak ada yang fiktif. Lalu dikabarkan sekitar sepekan lalu tim Polda Aceh turun kembali ke Simeulue untuk hal itu.

Bukan Yang Harus Dirahasiakan

Ketua Komisi C DPRK Simuelue, Ihya Ulumuddin, SP yang juga anggota Badan Anggaran (DPRK) Simeulue dikonfirmasi Waspada, Selasa (28/1) membenarkan beberapa hari lalu ada ditemui oleh Ketua LSM LPK Rivi Hamdani.

Lalu karena hal itu bukanlah sesuatu yang harus dirahasiakan apalagi menyangkut Anggaran Keuangan Kabupaten Simeulue maka Ia mengarahkan untuk meminta langsung ke Setwan.

Namun setelah dua hari bolak balik ke Setwan, Rivi Hamdani melaporkan kepada nya tidak diberikan dengan alasan dari pihak Setwan Dewan Notulen itu sudah hilang.

Mendengar penyampaian Rivi Hamdani, Ihya Ulumuddin menyatakan juga merasa ada yang janggal.

Katanya, kok belum lima tahun dokumen bisa tidak ada lagi. Mestinya setiap Notulen Rapat Bamus, Rapat Banggar, RDP di dewan itu harus ada.

Kemudian lagi kata Ihya Ulumuddin seyogianya Setwan menyiapkan dan menyimpan dokumen bukan anggota DPRK yang harus menyiapkan.

Sekwan Baru Tiba Di Simeulue

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue, Astamuddin yang dikonfirmasi Waspada Selasa (28/1) sore menyatakan dia baru tiba di Simeulue.

Dia membenarkan ada dihubungi oleh Rivi Hamdani melalui seluler soal notulen pembahasan APBK Simeulue hilang, namun dia belum memeriksa dokumen itu secara konkret.

Namun andaikan memang hilang dokumen itu seperti yang disampaikan staf Setwan ke Rivi Hamdani hal itu belum sepenuhnya tanggung jawab dia.

Astamuddin diri sendiri menyatakan dia diangkat menjadi Sekwan pada Maret 2018.

“Kalau 2017 saya sama pak Ahmad kepala bagian persidangan belum menduduki posisi,” ungkap Astamuddin. (crm)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2