Minta KPK Audit Kekayaan Wali Kota, Mahasiswa Delegasi Ke DPRK Lhokseumawe

- Aceh
  • Bagikan
Minta KPK RI audit harta kekayaan Wali Kota Lhokseumawe Suadi Yahya, barisan Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional Untuk demokrasi (EK-LMND) Lhokseumawe – Aceh Utara berdelegasi di depan gedung DPRK Lhokseumawe, Senin (15/11). Waspada/Zainuddin Abdullah
Minta KPK RI audit harta kekayaan Wali Kota Lhokseumawe Suadi Yahya, barisan Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional Untuk demokrasi (EK-LMND) Lhokseumawe – Aceh Utara berdelegasi di depan gedung DPRK Lhokseumawe, Senin (15/11). Waspada/Zainuddin Abdullah

LHOKSEUMAWE (Waspada): Guna meminta KPK RI melakukan audit harta kekayaan Wali Kota Lhokseumawe Suadi Yahya, barisan Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EK-LMND) Lhokseumawe – Aceh Utara berdelegasi di depan gedung DPRK Lhokseumawe, Senin (15/11).

Dalam aksi itu mahasiswa melakukan orasi sambil meneriakkan yel-yel dan sejumlah tuntutan untuk pemberantasan korupsi dengan menyelidiki adanya indikasi keterlibatan pejabat. Mahasiswa meminta sejumlah tuntutan penting yang perlu dilakukan KPK RI antara lain meminta komisi pemberantasan korupsi menyelidiki keterlibatan dua menteri dalam bisnis tes PCR serta audit kekayaan Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya.

Koordinator aksi Marta Bereuh mengatakan aksi unjuk rasa yang dilakukan eksekutif mahasiswa nasional untuk demokrasi (EK-LMND) Lhokseumawe – Aceh Utara untuk meminta komisi pemblerantasan korupsi segera melakukan audit harta kekayaan Walikota Lhokseumawe Suadi Yahya, mengingat banyaknya proyek pembangunan gedung yang mangkrak dan terbengkalai tanpa bisa difungsikan untuk kepentingan umum. Diantaranya, Pasar Buah Terpadu di Keude Aceh, Pasar Induk di Desa Laos Kala, Pasar Sayur Mayur di Cunda dan lainnya.

Marta menjelaskan, mereka mendatangi gedung DPRK Lhokseumawe dengan alasan pihak dewan memiliki fungsi kontrol dan bisa melakukan pemanggilan terhadap Wali Kota Lhokseumawe terkait sejumlah kasus dugaan korupsi yang ada di daerah. Selain itu, mahasiswa juga mendesak KPK RI segera menyelidiki dugaan keterlibatan dua menteri Presiden Joko Widodo dalam bisnis tes PCR untuk pemeriksaan risiko Covid-19.

Bahkan KPK RI juga dipertanyakan kinerja lantaran hingga saat ini belum mampu menetapkan tersangka terkait kasus korupsi yang ada di Provinsi Aceh, salah satunya dugaan korupsi pengadaan kapal Aceh Hebat.

Pada kesempatan itu, mahasiswa juga mengkritik kinerja anggota DPRK yang tidak berada di tempat untuk merespon aksi mahasiswa. Meski demikian, aksi demonstrasi mahasiswa itu mendapat sambutan hangat dari Wakil Ketua 2 DPRK Lhokseumawe T. Sofianus alias Pon Chik yang langsung menemui mahasiswa.

Pon Chik mengatakan, menyangkut dugaan keterlibatan dua menteri Presiden Joko Widodo dalam bisnis tes PCR pihaknya akan melaporkan secara kelembagaan aspirasi mahasiswa tersebut sesuai dengan jenjang yang ada. Sedangkan terkait indikasi korupsi yang ada di Kota Lhokseumawe, dewan akan memanggil Wali Kota Lhokseumawe Suadi Yahya luntuk mengkritisi sejumlah persoalan yang belum terselesaikan. Namun untuk persoalan audit kekayaan Wali Kota Lhokseumawe Suadi Yahya, tentunya itu bukanlah ranah anggota dewan. (b09)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *