SUBULUSSALAM (Waspada): Menghadapi berbagai persoalan mendasar pondok pesantren/dayah, terlebih yang mengelola SMP, audiensi dengan wali kota disepakati menjadi alternatif.
Pasalnya, selain sejumlah perangkat pendukung dayah, membayar honor para guru dakui menjadi persoalan klasik, sehingga peran pemangku kebijakan sangat diharapkan ke depan.
Hal itu disepakati pada acara Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian oleh Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Subulussalam di Kompleks Dayah Raudhatul Jannah, Suka Makmur, Selasa (14/3).
Dikatakan, sejumlah rembug yang pernah direkomendasi ke Pemko Subulussalam untuk pembinaan dayah telah terealisasi, seperti kelengkapan IT laptop dan MCK.
Sejumlah persoalan lain yang dihadapi dayah, sesuai hasil monitoring MPD tidak hanya belum mampu memberikan honor standar kepada para guru, perlu pertemuan rutin antar pimpinan dayah hingga lanjutan beasiswa guru dayah raih S1.
Terkait beasiswa raih S1, Jamin pastikan selesai Angkatan I yang tahun ini diwisuda dan untuk 2024 untuk angkatan II diawali Memorandum of Understanding (MoU) dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fanshuri (STIT Hafas) Kota Subulussalam untuk tahun kedua dan memungkinkan di dua dayah yang akan membuka Perguruan Tinggi 2024, yakni Darurrahmah dan Jannatul Firdaus, minimal 60 mahasiswa.
Kendala lain dayah, kekurangan asrama atau ruang belajar, kekurangan air bersih dan MCK, ekonomi dayah.
“Guru PNS di dayah pengelola SMP menjadi salah satu alternatif dalam membantu dayah,” tegas Jaminuddin, pastikan audiensi itu penting dilakukan. (b17)
