Waspada
Waspada » Melanggar Prokes, Izin Usaha Terancam Dicabut
Aceh Headlines

Melanggar Prokes, Izin Usaha Terancam Dicabut

Tim Gugus Tugas mencatat identitas para pelaku usaha yang terjaring dalam Operasi Yustisi di Pusat Pasar Kuta Munjei, Ibukota Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Senin (26/10). Melanggar Prokes, izin Uusaha terancam dicabut. Waspada/M. Ishak
Tim Gugus Tugas mencatat identitas para pelaku usaha yang terjaring dalam Operasi Yustisi di Pusat Pasar Kuta Munjei, Ibukota Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Senin (26/10). Melanggar Prokes, izin Uusaha terancam dicabut. Waspada/M. Ishak

JULOK (Waspada): Pemerintah akan menerapkan sanksi tegas terhadap para pelaku usaha yang kedapatan melanggar protokol kesehatan. Sanksi tersebut sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

“Sanksi yang diatur dalam perbup ini bukan untuk menghukum masyarakat, melainkan upaya pemerintah dalam menyadarkan masyarakat terhadap bahaya wabah COVID-19,” kata Ketua Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan COVID-19 Kabupaten Aceh Timur, Ashadi, MM, melalui Ketua Bidang Penindakan, Teuku Amran, MM, disela-sela Operasi Yustisi, kepada Waspada, di Julok, Aceh Timur, Senin (26/10).

Penerapan sanksi sifatnya menyeluruh, termasuk pelaku usaha yang kedapatan melanggar protokol kesehatan tentu akan dicabut izin usahanya. “Namun dalam operasi awal ini kita baru di tahap peringatan lisan dan tulisan. Jika terjaring dalam operasi selanjutnya, maka kita akan berikan sanksi tegas berupa sanksi administrasi, dan sanksi denda serta sanksi pencabutan izin operasional,” sebut Teuku Amran.

Tidak hanya pelaku usaha, lanjut mantan Kabag Humas itu, dalam Perbup tersebut juga diatur sanksi perorangan terhadap pelanggar protokol kesehatan (prokes). “Sanksi terhadap pelanggar yang terjaring operasi yustisi antara lain teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial dan denda administratif,” tutur Ampon, sapaan Teuku Amran.

Operasi kali ini tetap melibatkan unsur TNI/Polri, Dishub, BPBD, Pol-PP, dan Dinas Kesehatan. Operasi yang dipusatkan di Kuta Munjei sebagai Ibu Kota Kecamatan Julok menyasar sejumlah lokasi, seperti pelaku usaha rumah makan, dan usaha pakaian jadi, serta pemilik usaha lainnya.

“Kita akui, 90 persen para pelaku usaha terjaring dalam operasi yustisi kali ini, namun karena tahap awal kita menegur secara lisan dan mencatat identitasnya. Jika kedapatan kembali melanggar protokol kesehatan, maka sanksi administrasi akan kita berikan ke seluruh pelanggar. Oleh karenanya kita imbau agar dalam beraktifitas untuk tetap mengenakan masker,” demikian Ampon. (b11).

 

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2