Waspada
Waspada » Mayoritas Elemen Aceh Minta Pilkada 2022
Aceh Headlines

Mayoritas Elemen Aceh Minta Pilkada 2022

Komisi I DPRA sedang melakukan rapat dengar pendapat dengan pakar hukum terkait tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2022 di Aceh. Waspada/Kia Rukiah
Komisi I DPRA sedang melakukan rapat dengar pendapat dengan pakar hukum terkait tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2022 di Aceh. Waspada/Kia Rukiah

BANDA ACEH (Waspada): Keinginan mayoritas elemen rakyat Aceh menggelar Pilkada 2022, berbenturan dengan kepentingan pusat. Hal itu terlihat dari sikap fraksi di DPR RI, hanya segelintir yang mendukung gelaran Pilkada 2022 di Aceh, yakni fraksi Partai Demokrat dan F-PKS. Sebaliknya mayoritas fraksi sepakat Pilkada digelar serentak secara nasional pada 2024.

Seperti tersambar petir, buru-buru elemen rakyat di provinsi ujung Sumatera, yang punya UUPA no.11/2006, tentang kekhususan Aceh, itu rapat barisan. Baik secara formal mau pun non formal aspirasi itu diungkapkan. Seperti status di medsos ( Fb, IG dan Twetter). Secara formal, Komisi I DPRA menyambangi fraksi-fraksi di DPR RI untuk minta dukungan, agar Pilkada Aceh berlangsung lima tahun sekali sesuai isi UUPA.

Tak puas berjuang di gedung Senayan, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan sejumlah pakar hukum dari berbagai universitas di Aceh menggelar pertemuan dan hasilnya sepakat pelaksanaan Pilkada di Aceh tahun 2022.

Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat hukum terkait tahapan, program, dan jadwal penyelengaraan Pilkada Aceh serentak tahun 2022, di Gedung DPRA di Banda Aceh, Rabu (17/2/2021).

Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa pakar hukum dan akademisi, yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Jamaluddin, akademisi dan ahli hukum tata negara, Zainal Abidin, pengacara Aceh, Muklis Mukhtar dan Dosen Hukum Tata Negara Universitas Syiah Kuala, Kurniawan.

Dalam rapat itu, Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, mengatakan sepakat Pilkada Aceh digelar serentak pada 2022, sesuai dengan amanah UUPA (Undang Undang Pemerintahan Aceh). “Kita punya UU khusus yang tegas mengatur tentang Pilkada, kami berusaha untuk menjalankan UUPA,” kata politisi Partai Lokal Aceh itu yang dihubungi Waspada, Kamis (18/02).

Sebelumnya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Jamaluddin, mengatakan, UUPA adalah aturan hukum yang harus dilaksanakan. “Jadi pasal 65 sudah cukup jelas, dan tidak bisa diinterpretasi. Saya berpendapat bahwa itu adalah aturan hukum yang harus dihormati,” tegasnya.

Di samping itu, dia mengatakan bahwa Aceh harus tetap konsisten untuk menjalankan UUPA. Terakhir dia berharap kepada berbagai komponen di Aceh, harus tetap bersatu padu untuk menjaga UUPA.

Dari akademisi dan ahli hukum tata negara, Zainal Abidin, menyatakan, ada hukum yang bersifat umum dan bersifat khusus. Untuk Pilkada Aceh telah diatur dalam undang-undang khusus yang berkaitan dengan lokalitas daerah.

“Di mana Aceh tetap bisa melaksanakan Pilkada pada tahun 2022 tanpa perlu menunggu hasil revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilu,” ujarnya.

Alasannya, kata dia, karena Aceh memiliki undang-undang khusus yang setara dengan undang-undang umum lain, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 UUPA. Di dalam Pasal 65 ayat (1) mengatur masalah pelaksanaan Pilkada yang dilakukan selama 5 tahun sekali.

“Pilkada di Aceh sudah tiga kali dilaksanakan yaitu tahun 2006, 2012, dan tahun 2017. Setiap Pilkada selalu disuguhi polemik regulasi. Ada saja regulasi yang diperdebatkan setiap Pilkada,” ujarnya.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Syiah Kuala, Kurniawan, menyebutkan, UUPA wajib dijalankan karena ini merupakan pemberlakuan negara terhadap Aceh. Hukum yang berlaku di Aceh seperti piramida terbalik.

“Jika UUPA tidak lengkap baru kita lengkapi dengan undang-undang nasional, bukan sebaliknya. Kita lihat dulu undang-undang nasional, setelah itu baru lihat UUPA, itu salah dalam konsep melihat hukum khusus dan umum,” tegasnya.

Pengacara Aceh, Mukhlis Mukhtar mengatakan bahwa Pilkada yang akan berlangsung pada 2022 mendatang merupakan perintah undang-undang yang harus dijalankan oleh Pemerintah Aceh.

“Pilkada Aceh pada 2022 itu perintah undang-undang. Jadi Pemerintah Aceh harus melaksanakannya. Jika pemerintah pusat tidak mau menjalankan berarti mereka melanggar hukum,” kata Mukhlis Mukhtar.

Tapi dia berharap kepada DPRA untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat serta tetap menjaga kekompakan dalam memperjuangkan Pilkada Aceh. (b01)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2