SINGKIL (Waspada): Masyarakat Aceh Singkil menyampaikan ultimatum terhadap pernyataan yang dilontarkan Wakil Ketua Nasdem Aceh Fadhli Ali, di saat empat Pulau di Aceh Singkil yang dicaplok masuk wilayah Sumut berdasarkan SK Mendagri.
Salah satu masyarakat Aceh Singkil Subkiyadi menilai, pernyataan Fadhli Ali ini dirasa tidak etis, dan asal bunyi (Asbun). Sebab di saat masyarakat Aceh sedang konsen memperjuangkan 4 pulau yang akan masuk wilayah Sumut tersebut, namun dirinya malah ambil panggung untuk membela orang yang didukungnya sebagai Pj Gubernur Aceh.
“Itu namanya asbun kami berjuang untuk daerah, dia malah memberikan dukungan untuk PJ Gubernur, seperti merelakan Provinsi Aceh kehilangan 4 pulau di Aceh Singkil ini,” ucap Subkiyadi kepada Waspada.id di Singkil, Kamis (26/5) menanggapi pernyataan Wakil Ketua Nasdem Aceh tersebut.
“Saya sebagai masyarakat Aceh Singkil yang konsen penuh terhadap perjuangan kedaulatan ini, menganggap saudara Fadhil Ali, tidak tau sama sekali tentang cerita empat pulau tersebut.
Atau dengan bahasa lain “ Lumoe Grop Paya, Guda Cot Iku “ jangan menjadi panglima di perang kedaulatan orang, jangan mencoba menjadi pawang di Perburuan Rusa yang dilakukan orang,” ucap tokoh muda yang lebih akrab dengan panggilan Buky tersebut.
“Saran saya jika tidak mengerti jangan asal bunyi, hanya demi muncul nama di media untuk mencari panggung,” tegasnya.
“Karena kami masyarakat Aceh Singkil sedang berjuang mempertahankan kedaulatan wilayah kabupaten Aceh Singkil dan marwah Provinsi Aceh yang sudah turun temurun menggantungkan nafkah hidup di wilayah itu. Terserah sama kalian siapa yang akan menjadi PJ Gubernur,” bebernya.
Dan satu hal yang perlu diketahui, tegasnya bahwa warga Sumut juga sudah mengetahui jika 4 pulau tersebut dari zaman dulu sudah masuk bahagian wilayah Provinsi Aceh. Dengan adanya bukti-bukti surat yang dikeluarkan Agraria Aceh pada tahun 1965, dan penguasaan fisik pulau tersebut, yang dikuasai oleh masyarakat Aceh sebagai ahli waris.
Kemudian, tambahnya, bukti banyaknya orang Sumut yang sudah di hukum adat di wilayah 4 pulau itu, jika mereka melanggar hukum adat laut Aceh sesuai dengan sanksi diwilayah keistimewaan Aceh.
“Maka sebaiknya tidak usah menggiring opini sesat dengan mengalihkan isu macam-macam. Yang kami harapkan pulau itu kembali ke wilayah Provinsi Aceh demi menghindari kejadian kejadian yang tidak kita inginkan di daerah kita ini dan tidak ada kaitannya dengan dukungan Pj Gubernur Aceh. Dan tolong sampaikan kepada Bapak Safrizal Dirjen itu, 4 pulau akibat keputusan dia telah menjadi bagian Sumatera Utara, harus segera dikembalikan ke Provinsi Aceh, khususnya Aceh Singkil tanpa tendensi apapun dan tanpa narasi pemanis, pelengkap derita kehormatan dan kedaulatan kami, Aceh Singkil yang dicabik-cabik,” ujarnya.
Sebelumnya Fadhli Ali sempat menyebutkan bahwa ada para pihak yang membonceng isu dengan masuknya empat pulau di Aceh Singkil kedalam wilayah Tapanuli Tengah (Tapteng) Sumut.
Dan para pembonceng isu tersebut menurut Fadhli memiliki khusus untuk merusak nama Dirjen Bina Adwil Dr Safrizal yang namanya masuk dalam kandidat Pj Gubernur Aceh.
Polemik 4 Pulau Sudah Saya Suarakan Sejak 2017
Wakil Ketua Nasdem Fadhli Ali dihubungi Waspada.id, Jumat (27/5) melalui handphonenya mengaku senang dengan semangat tokoh muda seperti Subkiyadi dari Aceh Singkil itu.
“ Aceh memang membutuhkan orang – orang yang semacam ini, yang peduli daerah ini. Tapi saya baru belum pernah kenal memang dengan dia,” ucapnya.
Namun katanya, kekhawatiran masalah pencaplokan 4 pulau itu sudah dia suarakan ketika belum ada media yang memuat dan belum viral sejak lama.
“Tapi Alhamdulillah saya sudah terbangun menyuarakan masalah di Aceh Singkil sejak 2017 lalu, di saat orang lain masih tidur. Saya juga prihatin akan persoalan ini, tapi kenapa baru sekarang baru dipersoalkan,” beber Fadhli yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris di Persaudaraan Barat Selatan Aceh (PBSA) itu.
Pada 2017 lalu Fadhli mengaku sudah sempat berkoordinasi dengan salah satu anggota DPRK Aceh Singkil salah seorang putra daerah Aceh.
“Alm Zainal Abidin pada saat itu masih menjabat sebagai anggota DPRK Aceh Singkil, dan pimpinan salah satu pondok pasantren di Aceh Singkil. Ibaratnya, sebelum yang lain bangun saya sudah mendapatkan informasi yang cukup soal pencaplokan itu salah satunya dari Alm. Zainal ini,” ungkapnya.
Sebagai salah satu bukti kepedulian Fadhil, berkaitan dengan pergeseran 17 Km wilayah laut Aceh Singkil ke Sumut, dia mengaku sudah menemui Ustadz Zainal untuk menyuarakan persoalan titik koordinat dan akan menemui beberapa orang anggota DPR Aceh pada 2017 lalu.
“Kemudian saksi hidup yang pernah saya ketemu untuk membahas persoalan ini, ada Bapak Tan Alima. Bapak ini yang mengelola home stay di Pulau Palambak, Pulau Banyak. Makanya saya senang sekali jika pada waktu itu bisa saya ketemu dengan tokoh muda ini Subky, ya,” ujarnya.
“Tapi sangat disayangkan tidak ada penanganan serius hasil tindak lanjut pertemuan tersebut,” tambahnya.
Namun Fadhil menyadari tidak punya pengaruh dan tidak memiliki wewenang dalam persoalan ini. “Lantas saya tidak bisa berbuat banyak. Namun saya ada menuliskan keresahan ini di akun sosial media saya di Facebook pribadi saya pada 2017 lalu, mengenai persoalan ini. Saya juga kecewa sekali karena tidak ada kepedulian pihak-pihak yang berkompeten pada saat itu,” tandasnya.
“Masalah Penjabat Gubernur ini, saya juga bukan siapa-siapa. Dan tidak ada pengaruhnya jika beliau saya dukung lantas langsung menjadi Pj. Karena kewenangan Pj ada di tangan Presiden dan Mendagri,” pungkasnya. (B25)