SINGKIL (Waspada): Informasi masuknya ribuan pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh menjadi perhatian khusus masyarakat, baik melalui media sosial maupun pembicaraan di kalangan masyarakat umum.
Masyarakat Aceh dengan tegas menolak para pengungsi yang terus-menerus bertambah setiap harinya, masuk ke perairan Aceh hingga menimbulkan polemik di beberapa kabupaten tujuan. Seperti diantaranya, Sabang, Pidie, Lhokseumawe dan Bireuen.
Meski sebelumnya sempat ada pengakuan oknum sepihak yang bersedia menampung pengungsian yang jumlahnya semakin hari bertambah banyak di Aceh, namun sebagian besar masyarakat Aceh Singkil juga dengan tegas menolak jika warga Rohingya masuk ke wilayah mereka.
Dari informasi yang dihimpun Waspada.id akun media sosial Aceh juga sempat mendapat pesan dari warga jiran tetangga Malaysia.
Beberapa warga Malaysia itu berpesan, Aceh jangan sempat seperti Malaysia. Niatnya kemanusian membantu, dan akhirnya sudah puluhan ribu etnis Rohingya malah demonstrasi minta tanah di Selangor Malaysia. “Ini harus menjadi contoh,” komen salah satu netizen di sejumlah media sosial akun milik warga Aceh.
Sementara itu Pj Bupati Aceh Singkil Drs Azmi MAP didampingi Sekda Ahmad Rivai SH, Dandim 0109 Singkil Letkol Inf Moh Mulyono serta sejumlah pimpinan SKPK, saat dimintai tanggapannya pada acara ngopi (Ngoneksikan Pikiran) bareng bersama Pemuda Singkil, Sabtu (9/12) dengan tegas menyatakan tetap berdiri pada aturan.
Katanya, secara kemanusiaan semua punya hati nurani. “Siapa yang tega melihat ada anak-anak yang terombang-ambing di tengah laut dan secara kemanusiaan Aceh telah membantu menangani pengungsian itu, baik makan dan tempat tinggal sementara saat ini,” ujarnya.
“Secara hati nurani, pemerintah tidak menolak, namun kita hidup punya aturan berbangsa dan bernegara, yang diatur dengan aturan. kita harus tegak lurus kepada aturan dan bukan kepada kepentingan dan bukan bertindak semau kita,” tambahnya.
Khusus untuk Singkil, katanya, saat ini masyarakat Aceh Singkil sedang mendapat musibah dilanda banjir. Jadi, sebutnya, perlu menimbang dan mengingat kondisi Aceh Singkil yang sedang mengalami musibah banjir, dan perlu menjadi perhatian utama Pemkab. “Sekitar 19 ribu masyarakat saya terdampak banjir,” ucap Azmi.
“Tugas pimpinan melindungi rakyat bangsa Indonesia. Dan masyarakat korban banjir ini menjadi tanggung jawab saya, dan ini yang wajib saya lindungi,” tegas Azmi.
Lebih lanjut katanya, orang yang dikatakan pengungsi karena korban perang dilayani dan disambut di Aceh Utara serta Pidie pada waktu itu. Dan sekarang ini apakah mereka diusir dari Bangladesh karena korban perang?
Atau mereka datang kemari mencari kerja atau pelancong. Jika mencari kerja itu disebut migrasi dan migrasi harus ikuti aturan. Jadi mereka berimigrasi dari Bangladesh ke Aceh harus ikut aturan, dan ada syaratnya untuk masuk negara lain.
“Termasuk beribadah haji masuk ke negara lain juga wajib pakai visa. Kalau tidak ya sudah jelas disebut ilegal, dan melawan hukum bisa ditangkap,” ucap Azmi.
Disamping itu tidak ada yang membatasi untuk menyampaikan pendapat. “Namun semua harus dipilah-pilah, jangan dipaksakan penyampaian kepada masyarakat bahwa itu benar, padahal salah,” tegas Azmi lagi.
Dandim 0109 Aceh Singkil Letkol Inf Moh Mulyono menambahkan, telah mendapat informasi dari Aceh Besar, ada penampungan Rohingya yang akhirnya dibisniskan oleh oknum tertentu dan persoalan ini sudah ditangani Polda Aceh dan pelaku sudah ditangkap.
“Dan ada informasi di Bireuen, para pengungsi ini diberikan dana sebesar Rp2 juta per kepala karena ada anggaran yang mendukung, untuk pembiayaan hidup mereka dan untuk negara lain, penanganan Rohingya ini ada anggarannya untuk menampung,” ungkapnya.
“Sementara untuk Aceh Singkil, kita harus melihat kondisi daerah kita dulu. Untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir saat ini kita masih kualahan dan belum tertangani maksimal,” pungkas Dandim. (b25)
