SUBULUSSALAM (Waspada): Sesalkan sikap Pemko Subulussalam soal wacana pembayaran honor aparatur kampong Kota Subulussalam Triwulan I (Januari – Maret) 2023 dalam waktu dekat, massa Abpednas mempertanyakan nurani wali kota.
Pasalnya, wacana itu dinilai keliru karena honor serupa untuk dua triwulan (Juli – Desember) 2022 hingga kini belum dibayar. Karenanya, Pemko diminta untuk mendahulukan membayar sisa hutang itu.
Penyesalan itu diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPC Abpednas) Subulussalam, Sahbudiyono M melalui orasi yang dipimpinnya bersama sejumlah orator di Kantor Wali Kota dan Gedung DPRK, Selasa (7/3).
Sahbudiyono pun sesalkan isu jika aksi Abpednas ditunggangi pihak lain. “Wali Kota Subulussalam pembohong. Apa mungkin kami ditunggangi, untuk aksi inipun kami tanggulangi sendiri,” teriak Budiyono, sebut isu itu ‘dimunculkan’ wali kota.
Sahbudiyono pun menyinggung jika info pencairan APBN melalui Musrenbang di sana ditengarai karena ada program titipan atau bukan usulan masyarakat. “Hapuskan program titipan yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat,” pintanya.
Rangkaian aksi dimulai di Kantor Wali Kota. Diterima Plt. Asisten I Setdako H. Sairun, S.Ag, M.Si didampingi Kasatpol PP dan WH, Saiban Gafar dan sejumlah pejabat lain yang mendapat pengawalan puluhan personel Polres Subulussalam, antar orator dan Sairun hanya saling jawab, tanpa ada kesepakatan.
Bahkan merespon Sairun soal honor triwulan I akan dicairkan meski sejumlah kampong masih harus merampungkan Anggaran Pendapatan & Belanja Kampong (APBKamp), lalu sisa kurang bayar dua triwulan 2022 dibayar April 2023, massa tegas menolak. Teriakan massa sebut jika yang disampaikan Sairun tidak jelas atau pembohongan.
“Jangan hanya diberi PHP pak, kami bosan dengan janji Pemko Subulussalam,” tegas Sahbudiyono bergegas bersama massa bergerak menuju Gedung DPRK.
Diterima anggota DPRK, Karlinus, Samiun Jabat dan Ari, Sahbudiyono sebutkan jika massa di sana dari unsur BPK, pengurus jamaah dan sejumlah mantan aparatur kampong.
“Di kantor wali kota kami berharap bertemu wali kota dan di Gedung DPRK ini bertemu Ketua DPRK, tapi mereka tidak mau terima kami,” sesal Sahbudiyono meminta DPRK segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Merespon keluhan massa, Karlinus dan Jabat akui jika mereka baru mengetahui kalau Pemko Subulussalam menyisakan hutang kepada aparatur kampong tahun 2022.
“Kami baru tau ini, padahal uang itu sudah dianggarkan, tidak ada celah untuk tidak dibayar,” tegas keduanya, memastikan Pemko harus mendahulukan pembayaran hutang honor apatur kampong yang enam bulan tahun 2022.
Soal RDP, Jabat sebut akan musyawarah secara internal. “Kalau hari ini jelas nggak bisa dilakukan, tapi dalam waktu dekat akan kita gelar,” tegas Jabat berjanji akan mengundang wali kota dan dinas terkait.
Sebelum bubar sekira pukul 12.00 WIB, aksi ditutup doa oleh seorang imam massa Abpednas dan makan siang ‘nasi bungkus’ yang disediakan Setwan Subulussalam. (b17)
