JANTHO (Waspada): Persoalan kemanusiaan di Aceh Besar kian miris. Puncaknya, beredar video warga yang melahirkan tanpa bantuan medis di kawasan Lampanah, Kecamatan Seulimuem, Aceh Besar, karena jauh dari pelayanan Puskesmas.
Saat diinfokan Waspada kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar, Abdul Mukti Jumat (10/1), dengan tegas dia menyatakan Senin mendatang (13/1) akan memanggil pihak Pemkab Aceh Besar dan menindaklanjutinya dengan mengerahkan setiap komisi di dewan agar memanggil semua organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Persoalan kemanusiaan yang miris ini tak hanya ini, banyak persoalan di Aceh Besar ini, jadi satu persatu akan kita selesaikan agar tidak ada lagi kejadian kemanusiaan yang baru di kabupaten ini,” demikian Abdul Mukti melalui telepon WhatsApp.
Abdul Mukti mengaku sudah menerima video miris seorang ibu yang melahirkan tanpa pertolongan medis di kawasan Lampanah. “Ya pak. Sudah beredar di WhatsApp grup dan langsung saya beri arahan agar ditindaklanjuti,” ujarnya singkat sembari berjanji akan menyelesaikan semua persoalan di Aceh Besar tersebut.
Belakangan beredar informasi bahwa yang melahirkan tanpa pertolongan medis itu adalah warga Pidie. Namun dengan tegas Abdul Mukti menyatakan secara kemanusiaan siapapun dia wajib mendapat pelayanan yang sama, apalagi terkait warga yang melahirkan. “Kejadiannya di wilayah kita, jadi siapapun dia wajib kita layani, apalagi mendapat pertolongan medis, khususnya melahirkan,” tegasnya.
Sorotan Tajam
Sebelumnya pemerintahan Penjabat (PJ) Bupati Aceh Besar, Iswanto, menjadi sorotan tajam akibat berbagai persoalan yang menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
Berbagai elemen masyarakat menilai pemerintahan saat ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik, bahkan terkesan berjalan tanpa arah yang jelas sebagaimana flatform pemerintah terkait blue print pembangunan.
Salah satunya siaran pers dari Direktur Eksekutif KataHati Institute dan aktivis perempuan Raihal Fajri yang diterima Waspada Kamis (9/1).
Berikut beberapa persoalan utama yang mencerminkan ketidakefektifan pemerintahan Pj Bupati Iswanto yang termaktub dalam siaran persnya; Kekeringan Air di 24 desa di dalam wilayah Kecamatan Lhoknga, dan Kecamatan Peukan Bada Tanpa Penyelesaian konkrit dan terarah.
Hingga saat ini, tidak ada konsep yang nyata dan langkah-langkah konkret dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pj hingga hampir berakhir masa jabatannya dalam mengatasi krisis air bersih di Lhoknga. Hal ini memperlihatkan kurangnya kepekaan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Masalah rekrutmen pegawai PPPK yang tidak transparan dan tidak adil serta cenderung kolusi dan nepotisme dalam Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dianggap sarat dengan praktik ketidakadilan.
Pihak yang terakomodasi diduga berasal dari lingkaran dekat dan koneksi pemangku kepentingan, mengesampingkan mereka yang berhak.
“Praktik ini mencerminkan buruknya tata kelola pemerintahan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang menciptakan sebuah pemerintahan yang delegitimasi dari Masyarakat Aceh besar secara kolektif,” paparnya.
Lalu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak realistis. “Pemerintah gagal menggali potensi PAD yang signifikan untuk mendukung kebutuhan belanja modal,” ujarnya.
Target yang tidak realistis ini berdampak langsung pada minimnya manfaat pembangunan bagi masyarakat Aceh Besar.
Ketimpangan perbedaan oembangunan antar-kecamatan. Pembangunan hanya terfokus pada kecamatan tertentu saja dari total 23 kecamatan di Aceh Besar.
Hal ini mengakibatkan ketimpangan dan mengabaikan kebutuhan daerah lainnya yang juga membutuhkan perhatian.
Belanja publik tidak sesuai dengan Kemampuan fiskal anggaran belanja publik tidak dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, yang memperburuk situasi keuangan Aceh Besar.
Ada juga sejumlah utang-piutang Pemerintah dengan pihak ketiga yang belum bisa diselesaikan dengan baik.
Pemerintahan yang terkesan “Auto Pilot”. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Pj Iswanto dianggap tidak memiliki arah yang jelas dan berjalan tanpa kendali yang memadai.
Tidak hadir Pemkab dalam konflik PT Lhoong Setia Mini dengan masyarakat. Ketidakhadiran Pj Iswanto dalam konflik antara PT Lhoong Setia Mini dengan masyarakat menjadi simbol absennya pemerintah dalam menjawab persoalan rakyat.
Dampak buruk terhadap pemerintahan selanjutnya.
Kepemimpinan Pj Bupati Iswanto meninggalkan beban berat berupa utang dan defisit anggaran bagi pemerintahan baru di Aceh Besar.
Selain itu, berbagai persoalan yang belum terselesaikan menjadi pekerjaan rumah (PR) yang kompleks bagi kepala daerah terpilih. Seharusnya, tugas seorang Penjabat Bupati adalah menjaga keseimbangan dalam pemerintahan dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.
“Namun, yang terjadi adalah sebaliknya, di mana berbagai persoalan justru semakin memburuk yang dibalut dengan pencitraan dan publikasi yang tak sesuai dengan realitas,” ucapnya.
Untuk itu, kata dia, masyarakat Aceh Besar berharap agar pemerintahan yang akan datang mampu memperbaiki kondisi ini dan mengutamakan kepentingan rakyat secara adil dan transparan.
Sementara Pj Bupati Aceh Besar M Iswanto untuk kali kedua saat dihubungi tetap belum merespon konfirmasi Waspada via WhatsApp.(m14)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
