Mantan Kadis PUPR Aceh Dan Empat Orang Jadi Tersangka Korupsi Jembatan Gigieng Pidie

Mantan Kadis PUPR Aceh Dan Empat Orang Jadi Tersangka Korupsi Jembatan Gigieng Pidie

  • Bagikan
Kajati Aceh Muhammad Yusuf, saat konferensi pers, Jum'at (22/10/2021). Waspada/Kia
Kajati Aceh Muhammad Yusuf, saat konferensi pers, Jum'at (22/10/2021). Waspada/Kia

BANDA ACEH (Waspada): Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan jembatan Gigieng, Pidie.

Penetapan tersangka tersebut disampaikan oleh Kajati Aceh Muhammad Yusuf, Jum’at (22/10/2021) di Gedung Kejati Aceh. Dia menyebutkan diantara kelima tersangka yaitu yang pertama berinisial FJ mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh yang diketahui selaku Pengguna Anggaran (PA) tahun 2018.

Tersangka kedua yakni JF yang merupakan Kepala UPTD Wil I selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan tersangka ketiga adalah KN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Selanjutnya Kejati Aceh juga menetapkan SF selaku Wakil Direktur CV Pilar Jaya serta RM selaku Site Engineer (Konsultan Pengawas) dari PT Nuasa Galaxy.

Yusuf mengatakan, penetapkan tersangka berdasarkan penemuan penyidik bahwa adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan pembangunan jembatan Gigieng dengan nilai kontrak Rp 1,8 miliar lebih.

“Dari hasil penyidikan ditemukan adanya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara,” ucap Yusuf.

Yusuf mengatakan kelima tersangka itu belum dilakukan penahanan karena pihaknya masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP.

Sebelumnya Yusuf menjelaskan pembangunan jembatan ini sudah dilakukan secara bertahap, pekerjaan abutment tahap I ditahun 2017 sedangkan tahun 2018 tahap II pemasangan rangka baja dan ditahun 2019 tahap III pekerjaan pengecoran lantai dan pengaspalan.

Namun diantara tahap itu kata Yusuf terdapat ketidaksesuaian seperti pekerjaan pembuatan dua fondasi jembatan. Kemudian tahap dua pekerjaan rangka baja jembatan Gigeng tersebut tidak ada dilakukan pemeriksaan pekerjaan oleh tim PPHP Dinas PUPR Aceh dan Pengguna Anggaran (PA) yang mempunyai tugas mengawasi anggaran tidak mengawasi penggunaan anggaran tersebut.

Kemudian tahap tiga terdapat ketidaksesuaian pengecoran lantai jembatan, sehingga terjadi lendutan pada girder jembatan, sampai Dinas PUPR Pidie menghentikan pekerjaan pengecoran.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik dilapangan oleh tim tehnik dari unsyiah. Mereka berpendapat bahwa hasil desain jembatan girder Kuala Gigieng Simpang Tiga Kab. Pidie ta. 2018, secara teknis tidak layak karena girder jembatan Gigieng tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam RSNI untuk memikul beban jembatan sehingga tidak aman untuk digunakan. (b01/Kia)

  • Bagikan