Waspada
Waspada » Mantan Datuk Penghulu Gugat Bupati Aceh Tamiang
Aceh

Mantan Datuk Penghulu Gugat Bupati Aceh Tamiang

Nur Akmal Mantan Datuk Penghulu Kampung Durian yang diberhentikan dengan tidak hormat oleh Bupati Aceh Tamiang. Waspada/Yusri
Nur Akmal Mantan Datuk Penghulu Kampung Durian yang diberhentikan dengan tidak hormat oleh Bupati Aceh Tamiang. Waspada/Yusri

ACEH TAMIANG ( Waspada ) : Mantan Datuk Penghulu Kampung Durian, Kecamatan Rantau, Nur Akmal mengajukan gugatan terhadap Bupati Aceh Tamiang dikarenakan dugaan melakukan pemecatan sepihak terhadap dirinya dari jabatan Datuk Penghulu (kepala desa-red).

Sementara tuduhan atau sangkaan yang dilaporkan telah melakukan mesum belum ada pembuktian baik dari pengadilan maupun instansi terkait di jajaran pemerintahan setempat.

Mantan Datuk Penghulu Kampung Durian, Nur Akmal kepada Waspada Selasa (18/2) di Karang Baru mengatakan, sadisnya juga pemberhentian dirinya langsung pemecatan dengan tidak hormat (PDTH), bahkan kasus yang menimpanya itu sudah diajukan gugatan ke PTUN, “ tapi dari sidang PTUN Banda Aceh gugatan kami ditolak,” ujarnya.

Disebutkannya, adapun surat pemecatannya diterima pada tanggal 25 April 2019, sementara dalam surat keputusan Bupati Aceh Tamiang nomor : 735 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Datuk Kampung Durian.

“ Jadi mulai tanggal 15 – 24 April 2019 ada sejumlah surat yang saya tanda tangani, termasuk kegiatan Pilkada dan ini bisa saja tidak berlaku, karena saya sudah di pecat,” tutur Nur Akmal.

Menurutnya, gugatan yang diajukan pihaknya ke PTUN Banda Aceh mengalami kegagalan dan ditolak, tapi pihaknya sudah mengajukan banding ke PTUN Medan terkait kasus yang dialaminya itu. “ Alhamdulilla pengiriman berkas perkara banding sudah diterima PTUN Medan,” ungkap Nur Akmal.

Dijelaskannya, pemecatan dirinya dari jabatan Datuk Kampung Durian yang dilakukan Pemkab Aceh Tamiang hanya berdasarkan laporan Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang yang isinya antara lain disebutkan, dengan beredarnya gambar pornografi di akun facebook Datuk Pneghulu dan pengakuan seseorang janda serta beberapa bukti yang bisa di pertanggungjawabkan.

Dalam surat MDSK ini juga disebutkan, permohonan pemberhentian Datuk Penghulu tersebut berdasarkan hasil klarifikasi dan pencairan fakta yang dilakukan MDSK, sehingga diyakini Datuk Penghulu telah melanggar Qanun No 19 Tahun 2009 Kabupaten Aceh Tamiang, tentang pemerintahan kampung.

Nur Akmal menegaskan juga, pemecatan dirinya terkesan diskriminatif dan tidak profesional serta bertentangan dengan dengan azas – azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). “Saya akan tetap mencari kebenaran dan terus menempuh jalur – jalur hukum sesuai perundangan berlaku,” tutup Nur Akmal. (cri).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2