Waspada
Waspada » Mantan Datok Rantau Bintang Rugikan Negara Rp139 Juta Lebih
Aceh

Mantan Datok Rantau Bintang Rugikan Negara Rp139 Juta Lebih

Waspada/Yusri Kasi Pidsus dan Kasi Intel Kejari Aceh Tamiang saat memberikan keterangan pers terkait penangkapan DPO mantan Datok Rantau Bintang, Kec Bandar Pusaka, Kab Aceh Tamiang, Kamis (18/2) di kantornya.

 

KUALASIMPANG (Waspada): Mantan Datok Kampung Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, berinisial ES yang telah buron berhasil ditangkap di wilayah Medan, Sumatera Utara oleh tim Tangkap Buron (Tabur) Kejatisu yang bekerjasama dengan tim Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Rabu (18/2).

Dia telah menyebabkan kerugian negara senilai Rp139 juta lebih dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 kampung Rantau Bintang.

“Tersangka kini sudah diamankan di Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang untuk proses hukum lebih lanjut, ” kata Reza Rahim, SH, MH, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang di dampingi Kasi Intel Heri Wahyu Purnama kepada Waspada Kamis (18/2) di kantornya.

Tindak pidana korupsi sebesar Rp 139 juta tersebut merupakan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang serta kerugian yang ditimbulkan dari salah satu pekerjaan fisik yang dilaksanakan dari anggaran dana desa dimaksud.

Dijelaskannya, terkait perkara tipikor yang dilakukan mantan Datok Rantau Bintang dalam penyelidikan juga terdapat tersangka lainnya yaitu berinisial NA sebagai Bendahara Kampung Rantau Bintang yang kini perkaranya masih dalam upaya banding dari Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, karena dinilai tidak sesuai tuntutan yakni 2,5 tahun, sementara vonis hakim selama 1 tahun.

“Untuk tersangka ES ini dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, ” sebutnya.

Reza Rahim mengungkapkan, ES sebelumnya sudah buron sejak tahun 2018 dan sewaktu dilakukan penyidikan dan pemanggilan secara patut dan pantas yang bersangkutan tidak hadir serta menghilang dari kampungnya.

“Ketika ditingkatkan ke penyelidikan dan ditemukan fakta – fakta beserta barang bukti akhirnya ditetapkan ES dan NA menjadi tersangka dalam kasus ini, ” terang Reza sembari mengatakan, karena ES menghilang pada April 2020 lalu langsung ditetapkan sebagai DPO.

Dalam kesempatan itu, Kasi Pidsus Kejari Aceh Tamiang, Reza Rahim menerangkan, pihaknya juga sudah tingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait kasus pembangunan pengaspalan jalan Marlempang, Kecamatan Bendahara yang pelaksanaannya dilakukan pada tahun 2019 lalu.

“Kasus ini berawal dari adanya temuan BPK RI terhadap kekurangan volume dan kelebihan pembayaran senilai Rp160 juta, proyek ini berada pada Dinas PUPR Aceh Tamiang dengan sumber dana Otsus kabupaten tahun 2019 lebih kurang senilai Rp6,6 miliar,” ungkap Reza.

Lanjutnya, untuk tahap awal akan dilakukan pengujian terhadap mutu pekerjaan dan pemanggilan terhadap saksi-saksi, baik itu dari perusahaan pelaksanaan proyek, konsultan pengawas, konsultan perencana, pengawas dari dinas PUPR Aceh Tamiang.

“Pasalnya, setelah dilakukan pemanggilan awal baru dilakukan pembayaran terhadap kelebihan bayar sesuai temuan senilai Rp160 juta itu, jika hasil pengujian mutunya tidak bagus, berarti dugaannya ada pemalsuan menyangkut administrasi, ” pungkas Reza.

Secara terpisah, Kajari Aceh Tamiang, Agung Ardianto, SH, MH menyampaikan, penangkapan terhadap DPO sesuai dengan intruksi dari Jaksa Agung RI, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang sudah melaksanakan instruksi tersebut bahwa tidak ada tempat bagi DPO di manapun akan ditangkap.

“Begitu juga dengan penanganan kasus – kasus dugaan korupsi lainnya yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang akan kita ungkap satu persatu,” tegas Agung Ardianto yang baru menjabat lima bulan sebagai Kajari Aceh Tamiang tetapi sudah maksimal dalam melakukan penegakan hukum di wilayah hukumnya. (b15)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2