Waspada
Waspada » Mahasiswa Dan Pemuda Agara Demo DPRK Tolak UU Cipta Karya
Aceh

Mahasiswa Dan Pemuda Agara Demo DPRK Tolak UU Cipta Karya

Perwakilan pendemo menyampaikan isi tuntutan terkait pengesahan UU Cipta Kerja pada Ketua DPRK Aceh Tenggara,Deni Febrian Roza di Halaman Kantor dewan,Senin (12/10). Waspada/Ali Amran

KUTACANE (Waspada): Sedikitnya dua ratusan masyarakat Aceh Tenggara yang berasal dari mahasiswa dan pemuda, Senin (12/10) mengelar aksi demo menuntut pembatalan UU Cipta Karya ke Kantor DPRK setempat.

Sebelum berorasi di halaman Kantor DPRK ratusan pemuda dan mahasiswa terlebih dahulu menggelar dan mengembangkan spanduk dan tulisan dalam kertas sebagai bentuk protes terhadap pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR-RI.

Andri Wulandika, Zikri, Darmawan dan Widya, dalam orasinya secara bergantian menyampaikan,Undang-undang Omnibus Law atau Undang-undang Cipta Kerja,merupakan sebuah produk hukum yang lahir tanpa melalui proses yang benar dan banyak ditemui kejanggalan, mulai dari tahap awal sampai pada tahapan proses dan pengesahannya.

Selain itu,dinilai dari segi manfaat, UU Cipta Kerja yang disahkan pihak DPR RI tersebut,kurang berguna pada kaum buruh dan masyarakat, bahkan lebih banyak menguntungkan pemilik modal dan tenaga kerja asing ketimbang tenaga kerja lokal.

Sebab itu, sangat wajar jika pengesahan UU Cipta Kerja tersebut menimbulkan gejolak dimana-mana dan membuat berbagai elemen masyarakat,terutama masyarakat kecil bergolak dan bergejolak memprotes Undang-undang yang tidak berpihak pada kaum buruh dan masyarakat golongan ekonomi lemah.

Omnibus Law juga, bukan merupakan kebutuhan yang urgen bagi masyarakat,namun masih ada tugas lain yang perlu diselesaikan pemerintah dan dewan ,yakni menangani dan menurunkan kasus Covid-19 yang saat ini,perkembangannya semakin meningkatkan dan mulai meresahkan seluruh elemen masyarakat.

Jadi, bukan malah mendesak dan mengedepankan pengesahan Omnibus Law atau undang-undang Cipta kerja,yang saat ini menimbulkan keresahan dan gejolak di seluruh lapisan masyarakat,bahkan telah menimbulkan pro dan kontra sehingga menimbulkan demo di berbagai wilayah Indonesia.

Usai berorasi, perwakilan pendemo akhirnya menyampaikan poin tuntutan pada DPRK Aceh Tenggara untuk disampaikan pada DPR-RI dan pihak terkait lainnya yakni,menuntut DPRK Agara membuat pernyataan resmi menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja serta berjanji tidak pernah memberlakukan Omnibus Law di bumi sepakat segenep.

Mengirimkan surat resmi kepada Presiden RI,Joko Widodo dan meminta untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mencabut Undang-undang Cipta Kerja yang menimbulkan polemic ditengah-tengah masyarakat tersebut.

Kepada Waspada, Senin (12/10) Ketua DPRK Deni Febrian Roza mengatakan, telah menerima tuntutan mahasiswa dan pemuda yang menggelar aksi demo di depan kantor dewan setempat,namun tuntutan pendemo tersebut,nantinya akan dibawa ke sidang di DPRK, sebelum dewan mengambil keputusan final tentang Omnibus Law. (b16)

Mahasiswa dan Pemuda membentangkan tulisan sebagai bentuk protes pengesahan UU Cipta Kerja,di halaman Kantor DPRK Aceh Tenggara,Senin (12/10). Waspada/Ali Amran

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2