Mahasiswa Dan Dewan Abdya Tolak UU Omnibus Law

Mahasiswa Dan Dewan Abdya Tolak UU Omnibus Law

  • Bagikan
Ketua DPRK Abdya Nurdianto, bersama sejumlah anggota dewan laiinya, menandatangani pernyataan sikap yang dilayangkan para mahasiswa yang menggelar aksi tolak UU Omnibuslaw Cipta Kerja di Gedung DPRK setempat, Senin (12/10). Mahasiswa dan Dewan Abdya tolak UU Omnibus Law. Waspada/Syafrizal
Ketua DPRK Abdya Nurdianto, bersama sejumlah anggota dewan laiinya, menandatangani pernyataan sikap yang dilayangkan para mahasiswa yang menggelar aksi tolak UU Omnibuslaw Cipta Kerja di Gedung DPRK setempat, Senin (12/10). Mahasiswa dan Dewan Abdya tolak UU Omnibus Law. Waspada/Syafrizal

BLANGPIDIE (Waspada): Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, termasuk massa dari sejumlah organisasi kepemudaan (OKP), yang tergabung dalam Gerakan Abdya Menggugat (GERAM), Senin (12/10), menggelar aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja, yang baru disahkan oleh DPR RI, beberapa waktu lalu di Jakarta.

Amatan Waspada.id, sebelum mendatangi gedung DPRK Abdya di kompleks perkantoran Bukit Hijau, Blangpidie, ratusan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), SEMMI, Ikatan Mahasiswa Pelajar Abdya (IMPADA) dan Gabungan Pelajar Mahasiswa Abdya (GAPELMABDYA) Meulaboh, yang semuanya tergabung dalam GERAM, melakukan aksinya dari lapangan Persada Blangpidie.

Iring-iringan massa GERAM, yang mengendarai beberapa unit roda empat bak terbuka, juga ratusan roda dua itu, juga sempat berorasi di pusat Kota Blangpidie, yakni di Simpang Cerana. Selanjutnya, ratusan massa itu, langsung bergerak menuju gedung DPRK Abdya, dengan pengawalan ketat petugas keamaan jajaran Polres Abdya.

Julianda, selaku Koordinator Lapangan (Korlap), dalam aksinya mengatakan, aksi ini upaya pihaknya yang ikut menolak Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja, yang berdasarkan penilaian dapat merugikan dan menyengsarakan rakyat.

“Aksi ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap rakyat. Di mana, hal ini juga diserukan mahasiswa di seluruh Indonesia, untuk menolak bersama Undang-Undang Omnibus Law,” ungkapnya.

Usai berorasi di halaman depan gedung DPRK Abdya, para mahasiswa meminta kepada wakil rakyat agar dapat mengizinkan para massa GERAM, untuk memasuki gedung dewan yang terhormat. “Ini kantor kami juga pak dewan. Bapak-bapak terpilih karena suara rakyat, maka izinkan kami masuk ke kantor kami ini,” seru salah seorang orator aksi, dari salah satu OKP.

Ketua DPRK Abdya Nurdianto, didampingi Wakil Ketua Hendra Fadhli SH, para Ketua Fraksi, serta sejumlah anggota DPRK lainnya, mempersilahkan mahasiswa untuk menduduki ruang paripurna DPRK Abdya. Setelah mendapatkan izin, para anggota Satpol PP, juga personel Polres Abdya, langsung membuka jalan kepada massa, untuk menuju lantai dua gedung dewan tersebut.

Di hadapan para anggota dewan, Korlap Julianda membacakan pernyataan sikap yang berisikan, DPR RI dan Pemerintah telah menfasilitasi kepentingan monopoli ekonomi koperasi dan oligarki, yang dilegalkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dengan dalih mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Pihaknya berpendapat, proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak partisipatif dan eksklusif. Kemudian, proses pembentukan juga melanggar prinsip kedaulatan rakyat, sesuai pasal 1 ayat 2 UUD 1945, serta tidak mencerminkan asas keterbukaan.

Maka dari itu, mahasiswa meminta Pimpinan DPRK Abdya, seluruh Fraksi dan Komisi, untuk mengeluarkan rekomendasi penolakan terhadap Omnibus Law tentang Cipta Kerja, dengan menyatakan sikap dalam bentuk surat, yang dikirimkan ke Presiden RI dan DPR RI. Alasannya, undang-undang dimaksud, cacat secara konstitusional dalam pembentukannya.

Terakhir, mendesak aparat kepolisian agar tidak melakukan tindakan represhif, tidak menahan para demonstran dalam memperjuangkan penolakan Undang-Undang Omnibus Law, serta mendesak segera membebaskan aktivis yang ditangkap.

Usai mendengar petisi yang dibacakan oleh koordinator aksi, Ketua DPRK Abdya Nurdianto, dalam kesempatan itu dengan tegas ikut menolak Undang-Undang Omnibus Law. Demikian juga Wakil Ketua Hendra Fadhli SH, juga para Ketua Fraksi DPRK Abdya, semuanya ikut menolak undang-undang Omnibus Law tersebut.

“Yang menolak hari ini adalah pimpinan DPRK Abdya, kami tidak takut sekalipun terancam di PAW. Nyo kon publo ubat (ini bukan jual obat), tapi kami serius dan sependapat dengan apa yang telah adek-adek mahasiswa tuntut hari ini,” tegas Nurdianto, disambut gemuruh semangat tepuk tangan para mahasiswa.

Nurdianto, bersama 14 orang dari 25 anggota DPRK Abdya yang hadir, langsung menandatangani petisi yang dibacakan oleh koordinator aksi. Selanjutnya, petisi tersebut juga akan diteruskan oleh DPRK ke pemerintah pusat.

Amatan di lapangan, aksi berjalan dengan aman dan damai, di bawah pengawalan ketat personel Polres Abdya dan Satpol PP. Di lokasi pengamanan, langsung di bawah kendali Kapolres Abdya AKBP Muhammad Nasution SIK, didampingi Kasat Intelkam AKP Basridar, Kasat Lantas Iptu Fitriadi SH, Kasat Reskrim AKP Erjan Dasmi SH, serta sejumlah perwira Polres lainnya.(b21)

  • Bagikan