Mahasiswa Audensi Dengan Kajari Agara Terkait Kasus Korupsi  - Waspada

Mahasiswa Audensi Dengan Kajari Agara Terkait Kasus Korupsi 

- Aceh
  • Bagikan
Usai audensi terkait kasus dugaan korupsi, BEM yayasan UGL foto bersama dengan Kejari Aceh Tenggara, Saifullah SH baju dinas (tengah), Kamis (22/4).Waspada/Seh Muhammad Amin

 

KUTACANE (Waspada): Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gunung Leuser (UGL) Kutacane melakukan audensi dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Tenggara (Agara) terkait kasus dugaan korupsi di Oproom kantor Kajari setempat, Kamis (22/4).

Audensi yang dilakukan terkait kasus dugaan korupsi dana hibah dari Pemkab Agara yang dikucurkan ke Yayasan UGL Kutacane mulai tahun anggaran 2019 senilai Rp1.5 miliar, sedangkan 2020 senilai Rp2.5 miliar.

“Selain itu, ditambah lagi dana beasiswa aparatur desa dari sumber dana APBdes se-Aceh Tenggara dari tahun 2018, perdesa dianggarkan senilai Rp4.500.000, T
tahun 2019 Rp4.500.000, tahun 2020 Rp7.000.0000, SPP mahasiswa sejak tahun 2018 -2020  yang telah menyerap anggaran dengan total keseluruhan mencapai Rp7,980.440.476 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan diperkirakan mencapai Rp3,255.876.866,” sebutnya.

Kajari Aceh Tenggara, Saifullah, SH dalam kesempatan ini meyampaikan, dalam waktu dua bulan ini akan ada tersangka terhadap kasus dana hibah dan beasiswa aparatur desa tahun 2018 sampai dengan 2020 di Universitas Gunung Leuser (UGL).

“Secepatnya akan di-P21, terkait isu permainan penanganan kasus, saya pastikan itu tidak ada, akan ditindak tegas jika ada anggota Kejari yang terlibat memperlambat proses kasus ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua BEM Pertanian UGL Kutacane, Sahli Sadri  berjanji  mahasiswa UGL akan terus mengawal kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi milik masyarakat Bumi Sepakat Segenep ini.

“Kami akan kawal kasus dugaan korupsi ini, sampai dengan proses penetapan tersangka akan menjadi terpidana sampai ke depan pengadilan, akan kami tunggu setiap proses dan tahapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, Kejari diharapkan bisa memberikan pemahaman hukum terhadap pelaksanaan  UU yayasan bahwa pengurus dan pengawas yayasan tidak berhak menerima insentif berupa uang.(cseh)

 

  • Bagikan