Waspada
Waspada » Mahasiswa Aceh Tamiang Minta Bupati Klarifikasi Pernyataan Mahasiswa Demo UU Cipta Kerja Untuk Minta Uang
Aceh

Mahasiswa Aceh Tamiang Minta Bupati Klarifikasi Pernyataan Mahasiswa Demo UU Cipta Kerja Untuk Minta Uang

Sejumlah mahasiswa dan pemuda Aceh Tamiang yang menggelar pertemuan dengan awak media di salah satu caffee di Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, Sabtu (31/10). Waspada/Muhammad Hanafiah

KUALASIMPANG (Waspada): Mahasiswa Aceh Tamiang minta Bupati Aceh Tamiang H. Mursil agar segera klarifikasi terkait pernyataannya yang menyatakan mahasiswa Aceh Tamiang yang melakukan aksi demo terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja yang berlangsung di DPRK Aceh Tamiang beberapa waktu yang lalu untuk minta uang tiket pesawat bagi mahasiswa berangkat ke Jakarta.

Hal itu diungkapkan oleh elemen mahasiswa Kab. Aceh Tamiang pada pertemuan dengan awak media yang berlangsung di salah satu caffee di Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, Sabtu (31/10).

Pada pertemuan mahasiswa Aceh Tamiang itu yang juga dihadiri Waspada, Sabtu (31/10) , Mahasiswa Aceh Tamiang menceritakan hal ikhwal pernyataan Bupati Aceh Tamiang itu muncul berawal pada 28 oktober 2020 Dinas Pariwisata pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang melaksanakan kegiatan upacara memperingati hari Sumpah Pemuda ke 92 yang dihadiri oleh organisasi pemuda KNPI, Karang Taruna,FKPPI dan Pramuka setelah melaksanakan upacara bendera dilanjutkan forum diskusi.

Menurut mahasiswa Aceh Tamiang, pada diskusi tersebut ketua KNPI Kota Kualasimpang, Hendra Cipta Darmawan memberikan saran agar Bupati Aceh Tamiang memberikan fasilitas sirkuit terhadap pemuda agar meminimalisir terjadinya balapan liar dan sekaligus untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan raya.

Namun, ungkap mahasiswa Aceh Tamiang, pada diskusi tersebut kemudian Bupati Aceh Tamiang menjawab saran dari mahasiswa dan pemuda peserta diskusi. “Sangat baik saran dari kamu, tetapi sebelumnya buat para pemuda apakah kalian gak ikut aksi demo?”

“Karena kemarin terkait aksi demontrasi yang dilakukan pada 9 Oktober 2020 yang dilakukan oleh mahasiswa dan pemuda, kemudian ada yang mengatasnamakan mahasiswa hadir menemui saya meminta agar menandatangani petisi penolakan Undang-undang omnibus law, dalam hal itu saya menolak karena saya belum membaca naskah UU tersebut, cuma ujung-ujungnya mereka meminta tiket keberangkatan ke jakarta, kalau memang mereka hanya meminta uang kenapa harus demo dulu, kalau memang mau uang langsung saja jumpai saya secara pribadi, nggak perlu harus pakai aksi demo segala karena banyak amplop kosong di ruangan saya,” ungkap Hendra yang mengutip pernyataan dari Bupati Aceh Tamiang pada diskusi tersebut.

Para mahasiswa Aceh Tamiang kepada awak media menyatakan terkait pernyataan dari Bupati Aceh Tamiang, kami dari “GERAKAN RAKYAT TAMIANG MEMANGGIL” merasa keberatan dengan apa yang diutarakan dalam forum diskusi tersebut.

“ Karena aksi demonstrasi yang kami lakukan murni dari buah fikiran dan hati kami, setelah melakukan konsolidasi akbar pada tanggal 7 oktober 2020. Tidak ada pihak manapun yang kami minta untuk mendanai pergerakan ini, termasuk pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang,” tegas mahasiswa dan pemuda Aceh Tamiang pada pertemuan dengan awak media.

Karena itu, pinta mahasiswa dan pemuda Aceh Tamiang itu melalui Waspada, mereka meminta kepada Bupati Aceh Tamiang untuk melakukan klarifikasi terkait pernyataan yang telah disampaikan dalam forum diskusi yang berlangsung di halaman Dinas Pariwisata, pemuda dan olahraga Kab. Aceh Tamiang.

“Nanti rencana kami akan melakukan audiensi menanyakan hal itu kepada Bupati Aceh Tamiang agar mengklarifikasi pernyataan tersebut supaya jelas dan tidak salah faham,”ungkap adik-adik mahasiswa dan pemuda Aceh Tamiang itu menjawab pertanyaan Waspada terkait langkah-langkah yang akan diambil mereka tentang hal itu.

Sampai berita ini dikirim ke redaksi, Waspada belum memperoleh konfirmasi resmi dari Bupati Aceh Tamiang terkait hal tersebut.(b14)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2