LPLA Minta DPRK Usut Penyebab Gagalnya Tender Proyek RSUD Aceh Singkil

  • Bagikan

SINGKIL (Waspada): Gagalnya paket Rp24 miliar untuk Pembangunan Ruang Bedah di RSUD Aceh Singkil sudah jelas menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Sebab, proyek yang bersumber anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 sudah tentu berimbas menurunnya bantuan dana DAK tahun 2022.

“Kepada DPRK kami minta jangan hanya sekedar memberikan komentar di media tapi harus memanggil instansi terkait untuk meminta pertanggungjawaban atas kelalaian UKPBJ selama ini,” ucap Koordinator Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) Nasruddin Bahar yang menghubungi Waspada.id, Rabu (10/11).

“UKPBJ Aceh Singkil harus bertanggungjawab, dan DPRK harus mengusut penyebab gagalnya dua kali tender,” tegas Nasruddin

Sambungnya, atas persoalan ini, UKPBJ juga harus menjelaskan kepada publik, kenapa proses tender bisa gagal.

Padahal jauh hari sebelumnya anggaran sudah tersedia tapi disayangkan, kenapa tender dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
Sehingga DPRK harus mengusut tuntas penyebab batalnya pelaksanaan lelang proyek oleh UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) meski berlangsung sudah dua kali tender.

Disebutkannya, tahun 2021 Aceh Singkil mendapat dana DAK dalam bentuk fisik senilai Rp131,1 milyar. Dan pada tahun 2022 DAK fisik mengalami penurunan menjadi Rp79,017 miliar.

Selain penurunan sumber dana DAK tahun 2022, Pembangunan Ruang Bedah yang dikucurkan senilai Rp24 miliar juga tidak terealisasi pembangunannya pada tahun 2022. Termasuk berimbas pada batalnya dana pengajuan DAK untuk Pembangunan RS Pratama di Aceh Singkil tahun 2022 yang diusulkan senilai Rp45 miliar.

Nasruddin juga membeberkan, sebelumnya LPLA pernah meminta DPRK Aceh Singkil untuk membentuk Pansus atas gagalnya tender pembangunan Ruang Bedah RSUD tersebut beberapa waktu yang lalu. Sebab, LPLA menilai besarnya kepentingan kelompok tertentu yang memaksakan kehendak. Sehingga proses tender terjadi tarik ulur yang berujung batalnya tender, dan tidak bisa dikerjakan tahun Anggaran 2021.

Sebagaimana lazimnya sumber dana DAK dari Pemerintah Pusat jika terkendala maka pada tahun berikutnya usulan DAK tidak langsung dikabulkan sesuai usulan. Karena pada tahun sebelumnya dianggap gagal atau tidak mampu melaksanakannya, demikian beber Nasruddin.

Anggota DPRK Aceh Singkil Ahmad Fadli. Waspada/Ist

Sementara itu, terkait pelaksanaan Panitia Khusus (Pansus) atas kegagalan proyek tersebut, Anggota DPRK Aceh Singkil Komisi IV Ahmad Fadli mengatakan, rencana pembentukan Tim Pansus sudah dipersiapkan untuk mengusut gagalnya pelaksanaan tender tersebut. Sayangnya pembentukan sebuah Tim untuk Pansus tidak bisa atas keinginan satu atau dua orang. Namun, minimal ada 2 Fraksi Dewan yang menyetujui dan memutuskan untuk melakukan Pansus terkait persoalan tersebut. Dan itu tidak tercapai, sebut Fadli.

Begitupun katanya, persoalan ini akan disampaikan kepada Ketua. Dan agar Ketua Dewan menyampaikan kepada fraksi-fraksi.
“Jika sudah ada persetujuan Ketua Dewan dan fraksi, kenapa tidak kita segerakan Pansus,” tandas Fadli

Fadli juga tidak menampik ada kejanggalan dalam proses tender yang berlangsung. Sebab dengan dilaksanakannya dua kali tender dan pesertanya diketahui sudah pernah ikut lelang nasional. Sehingga apakah mungkin tidak ada satupun yang memenuhi syarat, ucap Fadli

“Perencanaan sudah bulan Januari, apabila mereka serius jika memang gagal, seharusnya bisa dan cukup waktu untuk di PL kan,” tambah Fadli. (B25)

Keterangan Foto Utama : Koordinator LPLA Nasruddin Bahar. Waspada/Ist

  • Bagikan

Respon (1)

  1. Ping-balik: Google

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *