Waspada
Waspada » LPKSM Langsa Surati Polda Aceh Perjuangkan Hak Konsumen
Aceh Ekonomi

LPKSM Langsa Surati Polda Aceh Perjuangkan Hak Konsumen

Danil Putra Arisandh, M.Kom.I. LPKSM Langsa surati Polda Aceh perjuangkan hak konsumen. Waspada/Munawar
Danil Putra Arisandh, M.Kom.I. LPKSM Langsa surati Polda Aceh perjuangkan hak konsumen. Waspada/Munawar

LANGSA (Waspada): Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Aneuk Nanggroe Kota Langsa surati Kapolri dan Polda Aceh untuk perjuangkan hak konsumen.

Ketua LPKSM Aneuk Nanggroe Danil Putra Arisandy kepada Waspada.id, Senin (16/11) mengatakan, hal tersebut dilakukan guna memperjuangkan hak dan keadilan bagi konsumen atas nama Aria Putra, terkait penarikan unit mobil oleh PT. Adira Cabang Langsa yang diduga tidak prosedural.

Lanjutnya, adapun surat yang disampaikan kepada Kapolri dan Polda Aceh ini, bersifat pemberitahuan terkait progres laporan perkara konsumen atas nama Aria Putra yang sedang dilakukan di Polres Langsa sesuai laporan polisi nomor : LP/137/VIII/2020/Aceh/Res Langsa.

“Kita menilai ada perbedaan penafsiran dengan penyidik terkait perkara konsumen Aria Putra. Karenanya, atas perbedaan ini kita menyurati Kapolri, Polda Aceh dan beberapa instansi terkait lainnya untuk mendapatkan kejelasan penafsiran perkara demi keadilan bagi konsumen,” ujar Danil.

Dijelaskannya, dalam perkara konsumen Aria Putra ini, penyidik Polres Langsa menafsirkan sendiri secara subjektif dan memberi penilaian sendiri atas laporan konsumen menurut pasal 74 KUHP. Sehingga penyidik menganggap laporan kasus perlindungan konsumen tersebut kadaluarsa sebagaimana tertuang dalam SP2HP nomor : SP2HP/271/X/2020/Reskrim.

“Dalam perkara ini seharusnya penyidik mengambil referensi putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 998K/PID.SUS/2013, tentang penjualan Ipad tanpa buku manual berbahasa Indonesia. Di sini disebutkan perkara konsumen tersebut bukan delik aduan, akan tetapi delik biasa, sehingga tidak dapat dikategorikan kadaluarsa,” ungkap Danil.

Tambahnya, penyidik juga seharusnya mengaitkan perkara konsumen ini dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi jaminan fidusia. Yaitu setiap eksekusi jaminan fidusia diharuskan meminta izin dari pengadilan setempat agar tidak terjadinya diskriminatif terhadap konsumen yang selama ini berada di posisi yang lemah.

Dikatakan Danil lagi, “Sudah ada contoh perkara konsumen yang diputuskan secara pidana oleh MA dan menjadi yurisprudensi seperti perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1490 K/Pid.Sus/2015 , dalam putusan ini pelaku usaha dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung karena melanggar UU Perlindungan Konsumen”.

“Pelaku usaha mencantumkan klausula baku untuk mengalihkan tanggung jawab terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran, sehingga konsumen dirugikan dan diskriminatif terhadap hak-hak konsumen. Seharusnya penyidik dapat merujuk pada putusan ini dalam memberikan keadilan bagi konsumen,” demikian imbuh Danil. (b24)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2