Lewati Masa Karantina, Seorang PDP Dinyatakan Non Reaktif

Lewati Masa Karantina, Seorang PDP Dinyatakan Non Reaktif

  • Bagikan
Lewati masa karantina, seorang PDP dinyatakan non reaktif, demikian Kabid Pelayanan Medis RSUD Aceh Singkil, dr Darul Amani. Waspada/Ist
Lewati masa karantina, seorang PDP dinyatakan non reaktif, demikian Kabid Pelayanan Medis RSUD Aceh Singkil, dr Darul Amani. Waspada/Ist

SINGKIL (Waspada): Lewati masa karantina, seorang PDP dinyatakan non reaktif di Aceh Singkil.

Kabar seorang dinyatakan reaktif virus COVID-19 sempat menggegerkan media sosial. Informasi yang sempat tersebar tersebut membuat masyarakat khawatir penyebaran virus tersebut.

Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Singkil dr Darul Amani dikonfirmasi Waspada, Jumat (3/7) memberikan klarifikasi terhadap informasi yang langsung disebar ke media sosial, meski belum tentu kebenarannya.

Darul menjelaskan, sebelumnya masuk, pasien rujukan dari Puskesmas Gunung Meriah dengan gejala demam.
Lantas dirawat oleh dokter anak karena usia pasien warga Gunung Meriah tersebut masih 14 tahun.

Kemudian, saat dilakukan analisis, riwayat perjalanan anak tersebut dari Medan Sumut.

“Tanggal 20 Juni anak tersebut sampai di Rimo, tanggal 28 ada gejala demam. Karena riwayat perjalanan dari Medan maka di Rapid Test COVID pertama, dan hasilnya non reaktif, atau negatif,” ucap Darul.

Karena riwayat perjalanan dari zona merah, maka diberikan status Pasien Dalam Pemantauan (PDP) ringan. Meski di rapid hasilnya non reaktif.

Setelah perawatan dua hari di RSUD kondisi anak tersebut juga membaik, dan demam juga menurun. Lantas, akan dilakukan kembali Rapid Test kedua setelah masa isolasi 5 sampai 7 hari.

Kemarin sore sudah dilakukan Rapid Test kedua, dan hasilnya juga non reaktif atau negatif Virus COVID-19. Selanjutnya anak tersebut sudah bisa dipulangkan kerumahnya.

Begitupun, Darul menjelaskan, setelah memasuki masa new normal, pihak RSUD tetap akan merawat pasien dugaan terpapar virus Corona.

Sementara terkait anggaran katanya, pihaknya tidak mengetahui ketersediaan anggaran untuk penanganan pasien selama penerapan new normal.

Begitupun dijelaskannya, anggaran penanganan pasien dugaan terpapar COVID-19 akan dialihkan ke Kementerian Keuangan. Kemudian pembayarannya akan di klaim melalui BPJS.

“Kementerian Keuangan akan verifikasi melalui BPJS masing-masing daerah, setelah terbukti COVID akan dibayar pihak Kementerian, namun jika tidak terbukti, maka BPJS yang bayar,” ucap Darul. (b25)

  • Bagikan